KPK dan PDI P SILANG PENDAPAT Soal Keabsahan Sprinlidik Harun Masiku

Dinilai Tak Sah Karena Ditandatangani Pimpinan KPK yang Lama. Dari mana PDI P Dapatkan Sprinlidik?

Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama
Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri 

Dinilai Tak Sah Karena Ditandatangani Pimpinan KPK yang Lama, Dari mana PDI P Dapatkan Sprinlidik? hingga Profil Harun Masiku dalam Pusaran Kasus OTT terhadap Komisioner KPU

BANGKAPOS.COM- Tim Hukum PDI Perjuangan bersilisih pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) soal keabsahan surat perintah penyelidikan (sprinlidik) atas Harun Masiku.

Sumber masalahnya bagi tim hukum PDI-P adalah sprinlidik Harun Masiku ditandatangani oleh pimpinan KPK RI periode 2014-2019 pada Desember 2019. Sementara Keputusan Presiden (Keppres) nomor 112/P tahun 2019 tentang pemberhentian KPK diteken pada 20 Oktober 2019.

"Berhentinya atau selesainya pimpinan KPK yang lama itu adalah sejak kemudian ada pelantikan ataupun adanya pengambilan sumpah jabatan dari pimpinan KPK yang baru, dalam hal ini adalah Pak Firli dan kawan-kawan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK RI Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (16/1/2020) seperti dikutip Kompas.com

Ali menyampaikan hal ini menanggapi tim hukum PDI-P yang menilai sprinlidik Harun tidak sah karena ditandatangani Pimpinan KPK sebelumnya. Ali membantah penilaian sprinlidik Harun tidak sah karena diteken oleh pimpinan lama yang dianggap sudah tidak mempunyai kewenangan.

Ali mengatakan, hal itu sebenarnya sudah tertera dalam Keppres 112/P tahun 2019 yang diungkit oleh Tim Hukum PDI-P. Menurut dia, tim hukum PDI-P tidak membaca Keppres secara utuh.

"Saya tahu bahwa Pak Maqdir (anggota Tim Hukum PDI-P, Maqdir Ismail) orang yang paham betul tentang hukum, kami sangat menyayangkan karena tidak membaca secara utuh Keppres 112/P 2019 tersebut," kata Ali.

Sebelumnya, anggota tim hukum PDI-P Maqdir Ismail mempersoalkan legalitas sprilindik KPK yang digunakan untuk menyelidiki kasus suap yang melibatkan mantan anggita PDI-P Harun Masiku.

Menurut Maqdir, dalam kasus suap tersebut, Sprinlidik yang diterbitkan KPK tidak sah sebab menggunakan tanda tangan Pimpinan KPK periode 2015-2019.

Masih menurut Maqdir, Pimpinan KPK periode 2015-2019 tak memiliki kewenangan menjalankan tugas sejak ketentuan pemberhentian diteken Presiden dalam Keppres No. 112/P Tahun 2019 pada 20 Oktober 2019.

Halaman
1234
Editor: Dedy Qurniawan
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved