Berita Bangka Selatan

Satpol PP Segel Menara, Pelanggan Provider XL Axiata dan Smartfren Alami Gangguan Telekomunikasi

Selain penyegelan pada menara PT Gihon, petugas juga melakukan penonaktifan pada penyedia layanan operator telekomunikasi XL Axiata dan Smartfren.

Satpol PP Segel Menara, Pelanggan Provider XL Axiata dan Smartfren Alami Gangguan Telekomunikasi
Dokumen Bangka Pos
Aplikasi WhatsApp 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Selain penyegelan pada menara PT Gihon, petugas juga melakukan penonaktifan pada penyedia layanan operator telekomunikasi XL Axiata dan Smartfren.

Penyegelan ini menyebabkan pelanggan alami gangguan ketika menggunakan layanan telekomunikasi.

Petugas Satpol PP menyegel menara pemancar telekomunikasi tersebut lantaran PT Gihon sebagai pengelola menara tak membayar  retribusi daerah sebagai kewajibannya.

"Penyegelan kami lakukan karena pengelola tak membayar retribusi kepada daerah," ujar Abu Bakar selaku Kepala Seksi Penyedia Pelayanan Informasi Publik Diskominfo Kabupaten Bangka Selatan pada Senin, (20/1/2020).

Dampak yang terjadi setelah penyegelan yaitu pelanggan provider XL Axiata dan Smartfren tak bisa melakukan aktivitas jejaring sosial dan layanan internet lainnya.

Abu Bakar menjelaskan pihaknya tidak serta-merta melakukan penyegelan jika pihak pengelola tak miliki permasalahan.

"Kalau tidak ada permasalahan tentunya kami juga tidak akan lakukan penyegelan, namun saat ini sebaliknya," tukasnya.

Penyegelan terhadap menara telekomunikasi di Desa Rindik pada Senin, (20/1/2020)
Penyegelan terhadap menara telekomunikasi di Desa Rindik pada Senin, (20/1/2020) (bangkapos.com/Jhoni Kurniawan)

Diberitakan sebelumnya, tak taati kewajiban dalam pembayaran retribusi daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan bersama Diskominfo dan Personel Polres lakukan penyegelan pada menara stasiun pemancar telekomunikasi milik PT Gihon yang berada di Desa Rindik Kecamatan Toboali pada Senin, (20/1/2020).

Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Peraturan Daerah Sat Pol PP Kabupaten Bangka Selatan, Hermansyah menyatakan langkah ini sengaja dilakukan oleh tim sebagai perwakilan pemerintah daerah sebagai tindakan tegas bagi peserta yang membandel tidak menaati kewajibannya dalam membayar retribusi.

Diketahui ternyata pengelola telah alami penunggakan pembayaran retribusi sejak 2011 hingga 2015 silam dan  2019 lalu.

Halaman
12
Penulis: Jhoni Kurniawan
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved