Berita Bangka Selatan

Tak Bayar Retribusi, Menara Pemancar Telekomunikasi di Desa Rindik Disegel Satpol PP Bangka Selatan

Tak taati kewajiban dalam pembayaran retribusi daerah, maka dilakukan penyegelan pada menara stasiun pemancar telekomunikasi

Tak Bayar Retribusi, Menara Pemancar Telekomunikasi di Desa Rindik Disegel Satpol PP Bangka Selatan
bangkapos.com/Jhoni Kurniawan
Penyegelan terhadap menara telekomunikasi di Desa Rindik pada Senin, (20/1/2020) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Tak taati kewajiban dalam pembayaran retribusi daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan bersama Diskominfo dan Personel Polres lakukan penyegelan pada menara stasiun pemancar telekomunikasi milik PT Gihon yang berada di Desa Rindik Kecamatan Toboali pada Senin, (20/1/2020).

Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Peraturan Daerah Sat Pol PP Kabupaten Bangka Selatan, Hermansyah menyatakan langkah ini sengaja dilakukan oleh tim sebagai perwakilan pemerintah daerah sebagai tindakan tegas bagi peserta yang membandel tidak menaati kewajibannya dalam membayar retribusi.

Diketahui ternyata pengelola telah alami penunggakan pembayaran retribusi sejak 2011 hingga 2015 silam dan  2019 lalu.

"Sebelumnya Diskominfo Kabupaten Bangka Selatan juga sudah melayangkan surat peringatan, namun tidak ada respon sehingga kami segel," ujar Hermansyah.

Selain penyegelan menara, Hermansyah menambahkan pihaknya juga menghentikan aktivitas pemancaran sinyal telekomunikasi BTS sampai pengelola melunasi tunggakannya.

"Tindakan ini tidak sengaja langsung kami lakukan jika pengelolanya melakukan kewajibannya dengan baik. Kalau pengelola sudah melunasi tunggakan tentunya segel segera dibuka," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan Penyedia Informasi Publik, Diskominfo Kabupaten Bangka Selatan, Abu Bakar menyebutkan penyegelan dilakukan karena pihak pengelola tidak kunjung membayar kewajibannya membayar retribusi.

Karena sudah melebihi tenggat waktu yang diberikan dan tak kunjung dibayarkan, maka penyegelan dilakukan oleh pihaknya.

Abu Bakar menambahkan pihaknya telah melalukan penyuratan kepada PT Gihon sebagai pengelola sebanyak lebih kurang lima kali namun tak juga digubris.

"Kami sudah lakukan pemberitahuan lewat surat peringatan sebanyak lima kali namun belum juga ada respon sehingga kami terpaksa harus melakukan penyegelan bersama Sat Pol PP," tukasnya.

(Bangkapos.com/Jhoni Kurniawan)

Penulis: Jhoni Kurniawan
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved