Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Setuju KKB Papua Diredefinisi jadi Organisasi Teroris

Jumlah korban meninggal itu tekannya bahkan lebih besar dari jumlah korban terorisme yang berlangsung dalam satu dekade terakhir di Indonesia

Facebook TPNPB
ILUSTRASI - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) melalui akun Facebook Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) memberikan pernyataan atas pembantaian puluhan pekerja PT Istaka Karya. 

BANGKAPOS.COM - Wakil Ketua DPR RI Bidang Polhukam, Azis Syamsuddin sepakat dengan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Hendropriyono yang mengangkat wacana untuk meredefinisi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai organisasi terorisme internasional.

Azis merujuk pada pasal 1 ayat 2, Undang-Undang Terorisme yang baru, atau UU No 5 Tahun 2018, terorisme didefinisikan sebagai; Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, Iingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

"Mencermati definisi undang-undang di atas, agaknya kelompok bersenjata di Papua memenuhi beberapa kriteria yang dimaksud," kata Azis dalam keterangan pers yang diterima wartawan, Senin (20/1/2020).

Sebagai contoh, tambahnya, pembantaian 31 orang pekerja infratruktur yang terjadi pada tahun 2018 lalu, tentunya melahirkan suasana teror di tengah masyarakat.

Jumlah itu katanya belum termasuk 1 orang anggota TNI yang tewas satu hari setelahnya.

Jumlah korban meninggal itu tekannya bahkan lebih besar dari jumlah korban terorisme yang berlangsung dalam satu dekade terakhir di Indonesia.

Makanya, bila benar tindakan tersebut di dorong oleh motif untuk memisahkan diri dari NKRI, artinya gerakan tersebut juga bersifat ideologis dan bermotif politik.

Bila ditinjau dari perspektif strategis, Azis mengatakan redefinisi status KKB Papua menjadi organisasi terorisme, juga bisa memudahkan aparat untuk menegakkan hukum di wilayah itu.

"Karena statusnya akan definitif, dan payung hukumnya pun akan lebih kokoh dari pada status kelompok kriminal biasa," imbuh Politikus Golkar itu.

Diyakininya redefinisi identitas ini juga akan menghindari kemungkinan persinggungan isu kemanusaiaan dan pelanggaran HAM yang saat ini sudah bergaung di forum internasional.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin (TRIBUNNEWS/TRIBUNNEWS/LENDY RAMADHAN)
Halaman
123
Editor: Zulkodri
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved