Pilkada Bangka Barat

Bupati Bangka Barat Ingatkan Warga Jangan Sampai Punya Hak Pilih Tidak Terdaftar di DPT

Menurut Markus, berkaca dari pemilu sebelumnya masih ada masyarakat yang mempunyai hak pilih namun tidak terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT).

Bupati Bangka Barat Ingatkan Warga Jangan Sampai Punya Hak Pilih Tidak Terdaftar di DPT
ist/menuju babar hebat
Bupati Markus berpose sambil memegang piala Swastisaba Wistara 2019 dari Kemenkes dan Kemendagri 

Bupati Bangka Barat Ingatkan Warga Jangan Sampai Punya Hak Pilih Tidak Terdaftar di DPT

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Bupati Bangka Barat Markus, meminta pihak dinas kependudukan dan catatan sipil (dukcapil), membereskan data serta berkordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait data pemilih.

Menurut Markus, berkaca dari pemilu sebelumnya masih ada masyarakat yang mempunyai hak pilih namun tidak terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT).

Namun pasca adanya putusan mahkamah konstitusional, pemilih yang tidak terdaftar di DPT pun bisa memilih. Dengan catatan, membawa  Kartu Tanda Penduduk (KTP) saat pilkada dilaksanakan.

"Kami minta dukcapik membereskan data pemilih ini, KPU dan dukcapil bisa kordinasi dengan baik. Karena riskan pilkada didata pemilu, yang sudah memiliki hak pilih tidak terdaftar. Ini yang penting," kata Markus disela raker sosialisasi tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat tahun 2020 di gedung OR 1 pemkab Babar, Selasa (21/1/2020)

"Tapi memang pasca putusan MK kita apresiasi sekali walaupun tidak terdaftar ada KTP tapi bisa mencoblos. Cuma tidak ada alasan lagi tidak memilih," tegas Markus.

Sebagai warga negar, baiknya kata Markus, menggunakan hak pilih. Untuk itu, sosialisasi yang paling penting. Mulai dari KPU, Bawaslu hingga pemerintah daerah mempunyai peran serta dalam mensukseskan sekaligus meningkatkan partisipasi pemilih.

"Sebagai warga negara yang baik kita harus memberikan hak suara. tentunya sosialisasi yang paling penting baik dari KPU, bawaslu dan pemerintah daerah juga akan gencar melakukan sosialisasi mulai dari kecamatan, kelurahan, hingga desa," pungkasnya.

Pada kesempatan ini, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangka Barat Pardi, mengingatkan TNI, Polri, ASN hingga perangkat dan kepala desa tidak boleh memberikan dukungan kepada calon bupati dan wakil bupati jalur perseorangan (independen)

Begitu juga dengan, penyelenggara pemilu, baik KPU, bawaslu serta para komisioner. Menurut Pardi, sebelumnya imbauan tersebut telah disampaikan pihak bawaslu ke sejumlah instansi dan pihak terkait. Termasuk kepada kepala desa (kades).

Halaman
12
Penulis: Antoni Ramli
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved