Berita Bangka Tengah

Honorer Terancam Dihapus, Ini Tanggapan Ketua BKPSDM dan Anggota DPRD Bangka Tengah

Terkait hal tersebut Kepala BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) Wahyu Nurrakhman mengatakan penghapusan honorer tersebut baru menjadi wacana.

Honorer Terancam Dihapus, Ini  Tanggapan Ketua BKPSDM dan Anggota DPRD Bangka Tengah
Bangkapos.com/Muhammad Rizki
Ketua BKPSDM Bateng Wahyu Nurrakhman 

Honorer Terancam Dihapus, Ini Tanggapan Ketua BKPSDM dan Anggota DPRD Bangka Tengah

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Berdasarkan hasil rapat kerja (raker) mengenai persiapan pelaksanaan seleksi CPNS periode 2019-2020 di ruang rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (20/1/2020), pemerintah dan Komisi II DPR RI sepakat menghapus aturan soal honorer, sehingga tidak ada lagi honorer di pemerintah daerah yang ada hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Terkait hal tersebut Kepala BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) Wahyu Nurrakhman mengatakan penghapusan honorer tersebut baru menjadi wacana.

Ia menyebutkan hingga saat ini pihaknya secara teknis juga belum mendapatkan petunjuk dari pemerintah pusat.

Menurutnya di undang-undang (UU) No 5 Tahun 2014 tentang kepegawaian menyebutkan bahwa ASN itu terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Beredar Info Honorer Tenaga Kesehatan, Guru dan Penyuluh Diangkat Jadi PNS, Menpan Sebut Ini. . .

Di aturan itu juga disebutkan bahwa setelah undang-undang tersebut dikeluarkan maka pemerintah tidak diperkenankan mengangkat tenaga honorer, namun dalam pelaksanaannya menurut Wahyu tidak mungkin semuanya diangkat menjadi PPPK.

"Harus ada proses seleksi, dan tidak mungkin juga seluruhnya diberhentikan, jadi ada tahapan dalam proses tersebut, dan tahapan itu tidak akan selesai dalam satu dua tahun, karena ini terkait nasib mata pencarian para honorer juga," ujar Wahyu, Selasa (21/1) kepada Bangkapos.com, via telepon.

Beredar Surat Pengangkatan Honorer Tenaga Kesehatan dan Guru Jadi PNS, Kemenpan Beri Penjelasan

Ia juga menjelaskan, untuk penerimaan PPPK juga ada mekanisme perekrutannya, seperti ada formasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan proses seleksi seperti halnya seleksi untuk penerimaan CPNS.

"Seleksinya sama dengan CPNS hanya saja PPPK ini ada kontrak kerja mereka per tahun setelah mereka diangkat menjadi PPPK, setelah itu kontraknya tetap dilaksanakan tahun per tahun," jelasnya.

Di Kabupaten Bateng sendiri di tahun 2019 kemarin ada 10 orang yang mengikuti seleksi PPPK, namun dikarenakan aturan pelaksanaan PPPK belum terbit, Wahyu mengatakan, pihaknya belum ada perintah untuk mengangkat dan menggaji sesuai dengan aturan yang berlaku.

Halaman
123
Penulis: Muhammad Rizki
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved