Berita Pangkalpinang

Harga Lada Anjlok, Gubernur Bangka Belitung Lakukan Pembahasan dengan Komisi VI DPR RI

Gubernur Kepulauan Babel melakukan pertemuan dengan Komisi VI DPR RI Mengenai Permasalahan Tata Niaga Lada dan Pertimahan

Harga Lada Anjlok, Gubernur Bangka Belitung Lakukan Pembahasan dengan Komisi VI DPR RI
Bangkapos.com/Riki Pratama
Wakil Gubernur Bangka Belitung Abdul Fatah 

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Gubernur Kepulauan Babel melakukan pertemuan dengan Komisi VI DPR RI Mengenai Permasalahan Tata Niaga Lada dan Pertimahan di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung DPR RI, pada Rabu (22/1/2020).

Menurut Wakil Gubernur Bangka Belitung, Abdul Fatah,  tujuan pertemuan tersebut untuk mendiskusikan dengan anggota DPR RI bahwa kondisi lada di Bangka Belitung sedang tidak menyenangkan.

"Kita tahu harga lada kondisi tidak menyenangkan harga timah juga tidak menyenangkan DPR RI ingin tahu apa menyebabkan ini bisa terjadi demikian, sehingga mendengar penjelasan dari Pemerintah dan ketua DPRD dengan lembaga terkait memaparkan tata niaga lada dan tata niaga timah," kata Abdul Fatah kepada Bangkapos.com, Rabu (22/1/2020) di Rumdin Gubernur Babel

Fatah mengatakan tentunya dalam pertemuan itu diharapkan ada dorongan, dalam upaya meningkatkan harga lada dan royalti dari timah yang ada di Bangka Belitung.

"Inilah ingin didengarkan dari  Komisi VI DPR RI, melihat kondisi itu bagaimana apa kebijakan memberikan suatu daya pendorong harus ada dari DPR bagaimana responya," ungkapnya.

Ia menjelaskan, bahwa banyak smelter swasta tutup dan kecilnya dana bagi hasil dari pertimahan di Bangka Belitung saat ini.

"Untuk timah harus dicari berapa tahun belakang smelter banyak off itu perlu analisis yang tajam saya belum bisa jawab sekarang, tergantung analisisnya," kata Fatah.

Selain itu, menurutnya Fatah, pertemuan itu juga membahas terkait dana bagi hasil dari PT Timah harus dibicarakan jangan sampai Babel hanya mendapatkan tiga persen saja.

"Kalau bagi hasil itu seperti sawit, itu sudah disuarakan agar mereka juga mengetahui bahwa sektor tambang royaltinya sampai 22 persen, sedangkan kita hanya 3 persen ini perku disuarakan terkait itu, sudah tidak layak lagi," tegas Fatah. (Bangkapos.com/Riki Pratama)

Penulis: Riki Pratama
Editor: nurhayati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved