Persoalan Pendidikan di Bangka Belitung, Dari Keterjangkauan Hingga Infrastruktur Sekolah

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, Prof Bustami Rahman, mengatakan, persoalan pendidikan di Babel saat ini masih terkait masalah mutu, ketersedian Infrastruktur, keterjangkauan sekolah dan angka partisipasi kasar atau ajakan orang tua untuk anaknya sekolah hingga setingi-tingginya.

"Tentu dalam meningkatkan mutu, ada jangka panjang, menengah, untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), untuk melakukan seperti itu, didalam komponenya harus ketersedian, infrastruktur sekolah, termasuk guru cukup atau tidak," ungkap Bustami Rahman kepada Bangkapos.com, Rabu (22/1/2020).

Selain itu, persoalan keterjangkauan sekolah dengan anak didiknya, dan juga sebaliknya menjadi komponen dalam upaya meningkatkan Pendidikan di Bangka Belitung.

"Keterjangkauan, seberapa jauh sekolah itu bisa dijangkau oleh anak didik, dan juga angka pastisipasi kasar (APK), kami keliling di kampung masih banyak orang tua tidak mendorong anak untuk sekolah setinggi-tinginya padahal sekarang ini Pemerintah sudah menyediakan bantuan dan beasiswa," jelas Bustami.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa mutu pendidikan di Bangka Belitung jangan hanya melihat di Kota Pangkalpinang, tetapi juga di daerah lainya yang masih membutuhkan perhatian.

"Itu di bawah kontrol kami, terkait mutu pendidikan jangan melihat di Pangkalpinang tetapi diluarnya, di seperti di Toboali, Belinyu, Belitung Timur, masih perlu kita tingkatkan kualitasnya, kualitas tergantung pada gurunya, dan semua itu saling bergandengan," kata Bustami.

Mantan Rektor UBB, ini menegaskan bahwa tugas mereka mendampingi Gubernur Babel, dan dinas pendidikan melakukan peningkatan mutu di Provinsi Bangka Belitung.

"Kami mendampingi Pemerintah daerah, pendampingan terhadap dinas, sejauh berjalan bagus, itu tidak ada peroalan kita mensuport dan kontroling, kita bisa melakukan kritik terhadap pemerintah itu tugas utama kita, melakukan kontroling," tegas Bustami

Dana Pendidikan Masih Kecil

Bustami Rahman, menilai dana khusus Pendidikan yang berasal dari APBD maupun APBN masih dikatakan kurang untuk membangun infrastruktur Pendidikan di daerah.