Berita Bangka Barat

PHL di Bangka Barat Tak Setuju dan Keberatan dengan Penghapusan Honorer

Kesepakatan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan DPR RI terkait penghapusan tenaga honorer bikin cemas...

PHL di Bangka Barat Tak Setuju dan Keberatan dengan Penghapusan Honorer
Bangkapos.com/Edy Yusmanto
Ilustrasi foto honorer 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kesepakatan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan DPR RI terkait penghapusan tenaga honorer bikin cemas para Pekerja Harian Lepas (PHL).

Terlebih bagi Pekerja Harian Lepas (PHL) yang masa bakti kerjanya cukup lama.

El (32) satu dari ribuan PHL di lingkungan pemkab Bangka Barat, mengaku keberatan soal kebijakan penghapusan tenaga honorer teraebut.

Kata El, tenaga honorer yang masa baktinya cukup lama tentu akan merasa lebih berat lagi.

" harus ada ketentuan dulu berapa orang, saya tidak setuju, kasian yang masa baktinya sudah lama tiba-tiba karena enggak lulus dikeluarkan mana reward untuk orang yang sudah bekerja lama," ujar El, Rabu (22/1/2020)

Menurut El, tidak semua PHL masuk kategori masa bakti.

Dirinya berharap PHL yang telah memasuki masa bakti langsung diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebagai bentuk reward bagi mereka.

" Kalau memang harus ikut test semua ya ikut semua tanpa melihat masa bakti. Harusnya yang masa baktinya sudah lama itu langsung diangkat tanpa tes sebagai reward buat mereka. Ini kalau masih dites tau tau yang masa baktinya lama tapi tetap saja tidak lulus kan kasian," harapnya.

Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kabupaten Bangka Barat belum menerima surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terkait penghapusan tenaga honorer.

Kepala BKPSDM kabupaten Bangka Barat, Antoni Pasaribu, mengatakan sejauh ini belum ada Petunjuk Teknis (Juknis) terkait pengahpusan tenaga honorer sebagaima yang santer dalam pemberitaan nasional.

"Sampai saat ini kami belum menerima Juknis ataupun surat dari Kemenpan terkait penghapusan tenaga honorer seperti yang santer diberitakan. Jadi mereka tetap beraktivitas dan bekerja sebagaimana mestinya," kata Antoni di kantornya, Rabu (22/1/2020)

Sebelumnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui untuk menghapus tenaga kerja honorer.

Pegawai tidak tetap serta status kepegawaian lainnya dari tubuh pemerintahan.

Hal ini disampaikan melalui rapat kerja persiapan pelaksanaan seleksi CPNS periode 2019-2020 di Kompleks Gedung DPR MPR, Jakarta, Senin (20/1/2020) lalu.

(bangkapos.com/Anthoni Ramli)

Penulis: Antoni Ramli
Editor: Dedy Qurniawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved