Berita Pangkalpinang

DPRD Bangka Belitung Masih Persetujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan

DPRD Provinsi Bangka Belitung sampai saat ini masih menunggu kapan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) selesai

DPRD Bangka Belitung Masih Persetujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bangka Pos / Hendra.
Ketua Komisi I, DPRD Babel, Adet Mastur 

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memberi saran dan tanggapan terhadap Dokumen Final Rencana Zonasi Wilayah dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), tertanggal 13 Januari 2020.

Ada 8 poin yang disampaikan Menteri Edhy, terkait draf Raperda RZWP3K yang dibahas pada 5 Desember 2019 lalu.

Beberapa poin di antaranya adalah untuk lokasi yang memiliki ekosistem baik agar perairan diprioritaskan untuk konservasi, pariwisata dan atau perikanan ramah lingkungan dan pemanfaatan kawasan konservasi sesuai undang-undang.

Alokasi ruang untuk wilayah perairan laut sampai 2 mil diutamakan untuk kawasan konservasi, ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, petambak garam kecil, wisata bahari berkelanjutan, dan infrastruktur publik.

DPRD Provinsi Bangka Belitung sampai saat ini masih menunggu kapan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) selesai disetujui oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sebelum akhirnya mereka paripurnakan untuk dijadikan perda.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bangka Belitung, Adet Mastur, mengatakan telah ada saran serta masukan yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait isi draf Raperda RZWP3K sebelum akhirnya diserahkan ke DPRD untuk diparipurnakan.

"Sekarang Raperda RZWP3K di tangan eksekusif telah menerima tanggapan dan saran dari Kementrian dan lembaga, disitu ada peoses perbaikan dilakukan tim pokja dalam hal ini kepala dinas kelautan dan perikanan yang akan memperbaiki itu setelah ada perbaikan dari pokja ada dokumen final yang akan disampaikan ke Kementerian KKP," ungkap Ketua Komisi II Adet Mastur kepada Bangkapos.com, Kamis (23/1/2020).

Ia menambahkan, tim pokja telah melakukan koreksi terhadap apa yang disarankan oleh KKP, sebagai bentuk tindak lanjut penyelesaikan raperda tersebut.

"KKP mengoreksi apakah ini langsung di proses atau tindak, apa saja yang ada perlu perbaikan diketahui kita masih menunggu tanda tangan pak Menteri ini segera diproses, bila tidak ada kendala kendala. Bila sudah ditandatangai baru diserahkan ke DPRD, untuk melakukan paripurna," ungkapnya.

Disinggung, apakah perbaikan itu terkait konflik zona pertambangan dengan nelayan dan kepentingan publik lainnya, ia mengatakan, itu mungkin saja bisa terjadi.

Halaman
1234
Penulis: Riki Pratama
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved