Berita Sungailiat

Honorer Pemkab Bangka Diikutkan Dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan

"Mengenai mekanisme penyetoran dan lain-lainya disampaikan pihak BPJS Kesehatan dan KPPN Pangkalpinang," tukas Iwan.

Honorer Pemkab Bangka Diikutkan Dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan
bangkapos.com / Edwardi
Pemkab Bangka bersama BPJS Kesehatan melaksanakan sosialisasi mengenai iuran BPJS Kesehatan bagi pegawai kontrak atau honorer di lingkungan Pemkab Bangka di OR Bangka Setara Kantor Bupati Bangka, Kamis (23/01/2020) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pemkab Bangka bersama BPJS Kesehatan melaksanakan sosialisasi mengenai iuran BPJS Kesehatan bagi pegawai kontrak atau honorer di lingkungan Pemkab Bangka di OR Bangka Setara Kantor Bupati Bangka, Kamis (23/01/2020).

Kegiatan ini dibuka Kepala DPPKAD Kabupaten Bangka Iwan Hindani dan dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang dan Sungailiat, perwakilan KPPN Pangkalpinang, para bendahara OPD, Kasubbag Kepegawaian dan perwakilan pegawai kontrak/honorer.

Kepala DPPKAD Kabupaten Bangka Iwan Hindani mengatakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan , maka tenaga kontrak (pegawai honorer) di lingkungan Pemkab Bangka diharuskan ikut serta dalam Program JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

"Pemberi kerja yang dalam hal ini Pemkab Bangka melalui APBD menanggung sebesar 4 persen iuran BPJS Kesehatan , sedangkan penerima kerja yaitu tenaga kontrak menanggung sebesar 1 persen dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulannya," kata Iwan.

Ditambahkannya, mengenai jumlah tenaga kontrak dan keluarganya serta besaran anggarannya belum bisa diungkapkan karena masih dalam proses pendataan dan perhitungan di masing-masing OPD.

"Mengenai mekanisme penyetoran dan lain-lainya disampaikan pihak BPJS Kesehatan dan KPPN Pangkalpinang," tukas Iwan.

Kepala BPJS Kesehatan Sungailiat Ali menjelaskan landasan hukum mengapa adanya program JKN-KIS yaitu UUD 1945 Pasal 28a disebutkan setiap warga negara berhak atas jaminan sosial dan pasal 34 ayat 2 Negara mengembangkan sistem jaminan sosial.

"Jadi inilah landasan hukum program JKN sehingga ada BPJS Kesehatan," kata Ali.

Dilanjutkannya, dari ketentuan UUD 1045 itu kemudian baru ada ketentuan pemerintah yang mengatur tentang jaminan sosial ini.

"Tahun 2004 baru ada UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN atau Sistem Jaminan Sosial Nasional yang disebutkan ada lima program jaminan sosial yang dibutuhkan negara untuk dijalankan setelah ada kesepakatan pemerintah dan legislatif DPR RI," jelasnya. (Bangkapos.com/Edwardi)

Penulis: edwardi
Editor: Dedy Qurniawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved