Ini Alasan Pemerintah Hapus Pegawai Honorer dan Non PNS di Kantor Pemerintahan

Pemerintah dan DPR sudah sepakat akan menghapus pegawai pemerintahan di luar PNS atau ASN.

Ini Alasan Pemerintah Hapus Pegawai Honorer dan Non PNS di Kantor Pemerintahan
BANGKA POS / Dok. Pribadi Maulan Aklil
Ilustrasi: Audiensi 580 honorer pendidikan dengan Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil (Molen) di ruang OR, Kantor Wali Kota, Selasa (8/1/2019). 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Pemerintah dan DPR sudah sepakat akan menghapus pegawai pemerintahan di luar PNS atau ASN.

Pegawai yang bakal dihapus adalah honorer dan pegawai kontrak diluar PPPK.

Penghapusan pegawai honorer ini akan berlaku secara nasional di seluruh Indonesia.

Apa alasan pemerintah menghapus pegawai honorer?

Komisi II DPR RI, Kementerian PAN-RB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sepakat untuk secara bertahap menghapuskan jenis-jenis pegawai seperti tenaga honorer.

Kesepakatan tersebut dikutip dari kesimpulan rapat yang diadakan di ruang rapat Komisi II, gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo mengatakan bahwa perlu dipastikan tidak adanya lagi pegawai-pegawai yang jenisnya di luar undang-undang.

Undang-undang yang dimaksud adalah UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Menurut UU tersebut, hanya ada dua jenis status kepegawaian secara nasional, yaitu PNS dan PPPK.

"Sementara, saat ini masih ada bahkan di daerah-daerah masih mengangkat pegawai-pegawai yang kontrak tapi kontraknya seperti apa kita tidak tahu," kata Arif dalam sidang tersebut.

Halaman
1234
Editor: fitriadi
Sumber: TribunStyle.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved