Berita Bangka Selatan

Masyarakat Nelayan Kabupaten Bangka Selatan Punya Hak Minta Perda RZWP3K Direvisi

Nelayan kata Adit sebagai warga negara berhak untuk juga merekomendasikan revisi terhadap RZWP3K jika masyarakat menilai ada kekurangan.

Masyarakat Nelayan Kabupaten Bangka Selatan Punya Hak Minta Perda RZWP3K Direvisi
Bangkapos/Jhoni Kurniawan
Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Daerah Pemilihan Kabupaten Bangka Selatan, Aditya Rizki Pradana.  

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Daerah Pemilihan Kabupaten Bangka Selatan, Aditya Rizki Pradana menyatakan jika masyarakat nelayan sebagai warga Kabupaten Bangka Selatan memiliki hak untuk menginterupsi draft Perda RZWP3K.

Pernyataan ini disampaikannya saat audiensi bersama sejumlah nelayan di gedung DPRD Kabupaten Bangka Selatan. Kamis, (23/1/2020).

Nelayan kata Adit sebagai warga negara berhak untuk juga merekomendasikan revisi terhadap RZWP3K jika masyarakat menilai ada kekurangan. 

"Kita tentunya juga punya hak untuk interupsi dan merekomendasikan jika memang ada kekurangan atau hal yang ingin diubah," ujar Adit.

Pihaknya lanjut Adit sebagai anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan berupaya untuk mendesak ketua fraksi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tergabung dalam kepanitiaan RZWP3K untuk melakukan peninjauan ulang terhadap IUP Timah yang ada.

Pada poin 8 tambah Adit, dokumen RZWP3K belum sepenuhnya final sehingga masih dapat diubah dan direvisi.

"Semoga kesempatan ini dapat dimanfaatkan oleh teman-teman nelayan sehingga memaksimalkan agar wilayah tangkap benar-benar diperjuangkan," tutur Adit.

Tak hanya itu, Adit juga meminta kepada rekan sesama anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berasal dari Kabupaten Bangka Selatan untuk berkontribusi dan kompak satu suara dalam membantu masyarakat nelayan di Bangka Selatan mengenai pencabutan IUP tambang yang dirasa mengganggu nelayan.

"Melalui fraksi masing-masing, saya berharap dapat memeperhatikan dan memperjuangkan kepentingan nelayan kita. Jika memang tidak termasuk ke dalam Pansus RZWP3K maka fraksi menjadi ujung tombak kita semua," pungkasnya. (Bangkapos/Jhoni Kurniawan)

Penulis: Jhoni Kurniawan
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved