Berita Pangkalpinang

Menteri Edhy Prabowo Sarankan Raperda RZWP3K Bangka Belitung Diperbaiki, Begini Tanggapan Dinas ESDM

Supianto menanggapi saran perbaikan Dokumen Final Rencana Zonasi Wilayah dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Bangka Belitung dari Menteri KP Edhy Prabowo

Menteri Edhy Prabowo Sarankan Raperda RZWP3K Bangka Belitung Diperbaiki, Begini Tanggapan Dinas ESDM
Ist/dok. Supianto
Plt Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bangka Belitung, Supianto 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Plt Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bangka Belitung Supianto menanggapi saran perbaikan Dokumen Final Rencana Zonasi Wilayah dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Bangka Belitung dari Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Dia mengaku belum tahu secara detail mengenai hal tersebut.

Tercatat ada 305 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di laut Bangka Belitung yang berkonflik dengan sektor lainnya dalam Raperda RZWP3k Bangka Belitung

"Saya akan coba baca detailnya nanti, mengenai 305 IUP, apakah nanti rekomendasi KKP untuk kami melakukan evaluasi jadi kami perlu pelajari terlebih dahulu. Seingat saya memang sebagian besar yang di ranah 0-4 mil yang direkomendasi, saya baca dulu apakah seluruhnya atau yang 0-4 mil. Tergantung juga rekomendasinya melakukan kajian atau apa nantinya," tanggap Supianto saat dikonfirmasi bangkapos.com, Kamis (23/1/2020).

Terkait saran Kementrian Kelautan dan Pertanian (KKP) untuk lebih mengakomodir kepentingan nelayan, Supianto mengatakan pihaknya akan melihat dari segi semua sektor yang ada di laut.

"Bisa kita lihat dari segi perikanan, kelautan dan kepentingan nelayan. Kita punya potensi sumber daya mineral yang banyak, sumber daya alam perlu dioptimalkan. Untuk mengoptimalkan ada koridor-koridor yang harus untuk meminimalisasi risiko terhadap dampak lain," ujarnya.

Terkait ini, Supainto mengatakan, ke depan pihaknya akan bersinergi dengan pemegang IUP dan pemerintah pusat agar dapat dilaksanakan guiding (bimbingan) mengenai prinsip good mining practice (pengelolaan tambang yang baik dan benar-red).

"Ini yang akan ditekankan, karena sudah dikaji berdasarkan studi kelayakan bila potensinya layak. Memang aktivitas pertambangan mengakibatkan dampak, ini nanti yang akan diminimalisasi," kata Supianto.

Berdasarkan undang-undang no 4 tahun 2009 mengenai mineral dan baru bara maka pemegang IUP itu diberikan izin untuk aktivitas pertambangan sesuai dokumen dan perizinian yang diberikan.

"Ini yang harus kita lakukan, disinkronkan terhadap dua undang-undang antara kelautan dan mineral, sebab undang-undang tersebut bernilai sama di mata hukum, ini yang akan coba kita lakukan,"tuturnya.

Mengenai benturan yang terjadi antara pemegang IUP dengan nelayan, ia mengatakan pihaknya akan berusaha mencoba melihat dari dokumen kajian hidup strategis.

"Di situ ada simulasi terhadap upaya-upaya meminimalisasi aktivitas yang merusak wilayah pesisir laut. Upaya-upaya itu nanti akan kita lakukan, serta rekomendasi-rekomendasi itu untuk dijadikan pedoman bersinergi dengan teman IUP. Kita harus bersama-sama mengawalnya karena perlu komitmen yang kuat dalam menjalankan good mining practice," tutupnya. (Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)

Penulis: Cici Nasya Nita
Editor: Dedy Qurniawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved