Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Penggunaan Fuel Card Dinilai Kurang Sosialisasi, DPRD Belitung Timur Datangi Kantor Gubernur

Ketua Komisi II DPRD Beltim, Sardidi, mengatakan,untuk pelaksanaan fuel card di Belitung Timur dikatakan masih kurang terkait masalah sosialisasi

Penulis: Riki Pratama | Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Riki Pratama
DPRD Kabupaten Belitung Timur mengunjungi Pemerintahan Provinsi Babel dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi Terkait Kebijakan Berbasis Fuel Card di Ruang Romodong Kantor Gubernur, pada Kamis (23/1/2020). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA--DPRD Kabupaten Belitung Timur mengunjungi Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait kebijakan berbasis fuel Ccrd di Ruang Romodong Kantor Gubernur, pada Kamis (23/1/2020).

Ketua Komisi II DPRD Beltim, Sardidi, mengatakan,untuk pelaksanaan fuel card di Belitung Timur dikatakan masih kurang terkait masalah sosialisasi kepada masyarakat.

"Tidak ada masalah kurang sosialisasi karena Beltim ade beberapa SPBU dan APNS, sementara mereka merasakan dengan adanya fuel card terganggu sebagai pekerja sawit, dengan jarak ke SPBU kurang lebih 15 sampai 20 Kilometer, bahkan lebih,"ungkap Sardidi kepada Bangkapos.com, Kamis (23/1/2020).

Menurutnya, adanya pertemuan dengan pihak Provinsi Babel, juga bisa memberikan peluang terhadap BUMDes di desa yang ada di Belitung Timur untuk menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar ke masyarakat yang jauh terjangkau.

"Dengan pertemuan hari ini pihak provinsi memberikan peluang kepada badan hukum di desa dan koperasi yang rekomendasi desa terkait minyak, bisa di kenakan biaya angkut tetap dengan biaya standar, karena ada yang mengambil ke penyalurnya," kata Sardidi.

Diakuinya,  di kabupaten banyak ditemukan pengerit solar di setiap SPBU sehingga perlu dilakukan penertiban.

"Beltim cukup lumayan juga dengan adanya fuel card pendistribusian pengeritan antara kita semua pahamlah. Kita tidak berbicara siapa salah dan benar, dengan fuel card lebih menetralisir," jelas Sardidi.

Ia mengungkapkan bahwa, kurangya sosialisasi dan penyampaikan ke masyarakat yang menjadi persoalan masyarakat Beltim dalam penggunaan kartu tersebut.

"Memang memaklumi karena situasi jangkauan jadi kita perlu bersosialisasi sehingga pemahaman di masyarakat jelas," harap Sardidi.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Beltim, Dwi Nanda Putra, mengatakan, bahwa tidak semua masyarakat Beltim terakomodir dengan program fuel card, terutama masyarakat pulau terluar dan pesisir.

"Untuk masyarakat nelayan dan pulau terkecil, apakah sudah mencakup masyarakat Babel, karena masyarakat terpencil, sekarang memang sudah menggunakan solar. Saya mempertanyakan dan sudah bosen, terkait masyarakat kami, ini salah satunya yang didaerah terpencil," ungkap Dwi.

Ia mengeluhkan, perlu adanya evaluasi dan peninjauan ulang terkait program fuel card yang dilaksanakan oleh Pemprov Babel.

"Kami di pulau boro-boro dapat, sehingga perlu ditinjau ulang efektivitasnya, khusus di pulau terpencil. Tolong dipikirkan masyarakat pesisir dan pulau terluar, seluruh di Provinsi Babel dan ada tidak pasal yang tidak mengatur itu, sesuai surat edaran direvisi ada dinamakan dispensasi untuk masyarakat pulau-pulau kecil," kata Dwi.

(Bangkapos.com/Riki Pratama)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved