Berita Pangkalpinang

Terkait Omnibus Law, Serikat Pekerja Bangka Belitung Datangi Kantor DPRD

Konsep Omnibus Law dalam sistem hukum di Indonesia termasuk salah satu bentuk protes buruh demo di Jakarta beberapa waktu lalu.

Terkait Omnibus Law, Serikat Pekerja Bangka Belitung Datangi Kantor DPRD
Bangkapos.com / Riki Pratama
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Babel, Darusman bersama puluhan anggotanya mendatangi kantor DPRD Provinsi Bangka Belitung, pada Kamis (23/1/2020). 

BANGKAPOS.COM,BANGKA - Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Babel Darusman bersama puluhan anggotanya mendatangi kantor DPRD Provinsi Bangka Belitung, pada Kamis (23/1/2020).

Kedatangan mereka adalah bentuk solidaritas terhadap penolakan Omnibus Law yang dinilai merugikan buruh di Jakarta.

Konsep Omnibus Law dalam sistem hukum di Indonesia termasuk salah satu bentuk protes buruh demo di Jakarta beberapa waktu lalu.

"Kami hadir di DPRD Babel sebagai bentuk reaksi kami dari apa yang berkembang terkait Omnibus Law, sebagaimana gerakan teman serikat aliansi buruh bersatu secara nasional. Kami sebagai jajaran di daerah memberikan dukungan solidaritas, tetapi bukan dengan turun ke jalan, tetapi audiensi, dengan cara lebih elegan dan tersampaikan dengan akurat ke DPRD Babel,"ungkap Darusman kepada wartawan, Kamis (23/1/2020).

Ia menambahkan, Omnibus Law dirasa memberatkan bagi serikat buruh apabila tidak memberikan perbaikan.

"Sebagai rakyat pekerja, program pemerintah prinsipnya kita dukung selama tidak melanggar hak buruh, perbaikan pasti, progres perbaikan.  Harapan kami ada peningkatan dalam bentuk keputusan yang baru rumusan ini.... Kekhawatirkan kami ada sehingga kami jaga-jaga dengan mendatangi wakil rakyat,"katanya.

Dalam pertemuan itu, rombongan Darusman diterima langsung oleh Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya.

Didit mengatakan bahwa mereka akan mempelajari dahulu apa yang disampaikan pada pertemuan tersebut. Bersama serikat pekerja asal Babel, pihaknya akan ke Kementrian Tenaga Kerja di Jakarta.

"Terkait Omnibus Law artinya saya tidak mengetahui, tetapi itu baru terkait draf dan rancangan artinya SPSI sudah mengindikasikan bahwa ini akan merugikan pegawai,"ungkapnya.

Didit menambahkan, dirinya dengan anggota lain akan bermusyawarah untuk melakukan pendampingan dan berupaya mendatangi Kementrian Tenaga Kerja terkait penolakan yang disampaikan oleh Serikat pekerja.

"Maka kami jadwalkan awal Februari akan ke Kementrian Tenaga kerja,"ungkapnya. (Bangkapos.com/Riki Pratama)

Penulis: Riki Pratama
Editor: Dedy Qurniawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved