Berita Pangkalpinang

Terkait Perbaikan Raperda RZWP3K,WALHI Minta 21 Titik di Daerah Tangkapan Nelayan Harus Zero Tambang

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memberi saran dan tanggapan terhadap Dokumen Final Rencana Zonasi Wilayah dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K)

Terkait Perbaikan Raperda RZWP3K,WALHI Minta 21 Titik di Daerah Tangkapan Nelayan Harus Zero Tambang
Bangkapos.com/Cici Nasya Nita
Direktur Ekskutif Walhi Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Bangka Belitung, Jessix Amundian 

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memberi saran dan tanggapan terhadap Dokumen Final Rencana Zonasi Wilayah dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), tertanggal 13 Januari 2020.

Ada 8 poin yang disampaikan Menteri Edhy, terkait draf Raperda RZWP3K yang dibahas pada 5 Desember 2019 lalu.

Beberapa poin di antaranya adalah untuk lokasi yang memiliki ekosistem baik agar perairan diprioritaskan untuk konservasi, pariwisata dan atau perikanan ramah lingkungan dan pemanfaatan kawasan konservasi sesuai undang-undang.

Alokasi ruang untuk wilayah perairan laut sampai 2 mil diutamakan untuk kawasan konservasi, ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, petambak garam kecil, wisata bahari berkelanjutan, dan infrastruktur publik.

Menanggapi saran ini, Direktur Ekskutif Walhi Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Bangka Belitung, Jessix Amundian menilai memang banyak yang harus diperbaiki dari dokumen RZWP3K tersebut.

"Ada terkait tiga hal penting meliputi antara zona tangkap nelayan dan zona tambang, antara zona pelayaran dan zona tambang, serta jalur migrasi mamalia laut, dalam dokumen RZWP3K belum memasuki hal tersebut," tanggap Jessix saat ditemui bangkapos.com, di Kantor WALHI Babel (Kamis, 23/1/2020).

Menurutnya, di Bangka Belitung konflik antar nelayan dan sektor pertambangan masih memanas mengenai ketidaksetujuan zona pertambangan di area penangkapan ikan.

"Saya pikir perbaikan RZWP3K saran dari menteri, harus beranjak dari awal lagi. Tuntutan pertama dari para nelayan harus diakuin, pemerintah harus melindungi area penangkapan nelayan jauh dari pertambahan. Saya pikir itu hal penting dalam perbaikan dokumen RZWP3K," ungkap Jessix.

Selain itu, WALHI sudah mengajukan 21 titik wilayah tangkapan nelayan di Bangka Belitung untuk dizerokan dari aktivitas pertambangan.

"Kita sudah rekomendasikan 21 titik kepada DPRD, tanggapannya mereka akan meninjau kembali persoalan ini dengan memangil stake holder terkait baik pemerintah daerah, dan Pokja RZWP3K," jelasnya.

Halaman
123
Penulis: Cici Nasya Nita
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved