Berita Pangkalpinang

Ketua DPRD Bangka Belitung Tolak Penghapusan Tenaga Honorer

Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung Didit Srigusjaya menolak rencana penghapusan tenanga honor.

Ketua DPRD Bangka Belitung Tolak Penghapusan Tenaga Honorer

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung Didit Srigusjaya menolak rencana penghapusan tenanga honor.

Alasannya tenaga honorer dikingjungan pemwrintah provinsi masih dibutuhkan.

Didit juga berpendapat jika ini dilakukan penghapusan tenaga honorer akan menambah pengangguran dan akan berpengaruh terhadap tingkat daya beli masyarakat di Babel.

"Dampak lanjutannya serta berimbas terhadap keaman dan ketwrtiban di masyarakat (kamtimas). DPRD tetap akan mempertahankan keberadaan tenaga honor apa lagi ini menyangkut nasib Istri dan anak-anak para pegawai bahkan sebagian dari mereka sebagai tulang punggung keluarga," jelas Didit melalui rilisnya, kepada Bangkapos.com, Jumat (24/1/2020).

PHL di Bangka Barat Tak Setuju dan Keberatan dengan Penghapusan Honorer

BKPSDM Bangka Barat Belum Terima Juknis Soal Penghapusan Tenaga Honorer

DPRD Babel menolak penghapusan tenaga honor karena gaji mereka berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Keberadaan honorer di daerah salah satu mengurangi penangguran.

DPRD segera mendatangi Kementerian Pendayagunanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) untuk mempertanyakan rencana kebijakan honorer.

"Info yang saya dapat bahwa sudah ada kesepakatan dgn DPR RI rencana penghapusan tenaga honor. Agar tidak salah persepsi maka DPRD perlu ke Menpan RB agar mendapat penjelasan yang utuh," tegas Didit.

Honorer Dihapus, Pemerintah Pastikan Tak Ada Pegawai Pemerintah Selain PNS dan PPPK

Tenaga Honorer Segera Dihapus, Pemerintah dan DPR Sepakat Status Kepegawaian Hanya PNS dan PPPK

Sebelumnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Babel mencatat sebanyak 3.500 jumlah tenaga honorer yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun ini akan ada upaya evaluasi untuk mengurangi jumlah honorer bagi mereka yang tidak bekerja secara maksimal untuk pemerintah.

Ini Alasan Pemerintah Hapus Pegawai Honorer dan Non PNS di Kantor Pemerintahan

Pemerintah dan DPR Sepakat Secara Bertahap Hapus Tenaga Honorer

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sahirman Jumli mengatakan pengurangan dilakukan bagi mereka yang tidak disiplin dalam bekerja.

Rencana penghapusan honorer ini juga disampaikan Komisi II DPR RI bersama Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sepakat untuk menghapuskan tenaga honorer, pegawai tetap, pegawai tidak tetap. Sehingga nantinya organisasi pemerintahan hanya diisi oleh pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pegawai Honorer Dihapus, Pemkab Bangka Sudah Rekrut P3K dari 2018 Tapi Belum Juga Diangkat

Tak Serta Merta Honorer Pemprov Bangka Belitung Diberhentikan, Perlu Tahapan dan Batas Waktu

Keputusan itu juga sudah diamanatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Pasal 8 mengenai larangan rekrutmen tenaga honorer.  (Bangkapos.com/Rilis/Hendra)

Penulis: Hendra
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved