Berita Pangkalpinang

Pemkot Pangkalpinang Gandeng Kejati Bangka Belitung Sosialisasikan Korupsi

Pemerintah Kota Pangkalpinang menggandeng Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung untuk memberikan sosialisasi mengenai korupsi, Jumat (24/1/2020).

Pemkot Pangkalpinang Gandeng Kejati Bangka Belitung Sosialisasikan Korupsi
Bangkapos.com/Ira Kurniati
Sosialisasi terkait korupsi yang diadakan pemerintah kota Pangkalpinang dengan kejaksaan tinggi Bangka belitung, Jumat (24/1/2020) di ruang OR kantor wali kota. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Kota Pangkalpinang menggandeng Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung untuk memberikan sosialisasi mengenai korupsi, Jumat (24/1/2020). Acara yang diadakan di ruang OR kantor wali kota ini, dipaparkan langsung oleh kepala Kejati, Ranu Miharja.

Mantan kepala Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI ini mengatakan, hanya memberikan pemahaman mengenai korupsi dan cara menghindari perbuatan yang mengarah ke tindak pidana tersebut.

Dia menuturkan di antaranya terkait suap menyuap ataupun gratifikasi, yang menggunakan pengadaan barang dan jasa.

Misalnya oknum pejabat melakukan suap dana ke legislatif untuk mewujudkan keinginannya menggaungkan anggaran.

"Sebenarnya hanya memberikan pemahaman saja bagaimana korupsi. Kan ada banyak tindak pidana korupsi, jadi kalau sudah tau bisa dihindari," ujar Ranu usai memberikan sosialisasi kepada jajaran ASN lingkup pemerintah kota Pangkalpinang.

Sementara itu Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil menyatakan, sebelum marak terjadi kasus tersebut lebih baik dilakukan pencegahan dengan memberikan sosialisasi bagi jajarannya. Dia menekankan agar para ASN ini memiliki kesadaran terhadap tugasnya, yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

"Sebelum api terbakar, kita cegah dulu dari hal yang tidak diinginkan," ucap Molen.

Menurutnya, dengan pemahaman seperti ini, para ASN dapat bekal apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan dan mengarah ke tindak pidana. Tujuannya agar mereka dapat tenang bekerja dalam melaksanakan tugas, misalnya mengadakan lelang maupun pengadaan barang dan jasa.

Molen menegaskan, pemecatan merupakan sanksi tegas yang diberikan kepada ASN terlibat korupsi. Dia berharap jajaran ASN lingkup pemerintah kota Pangkalpinang tidak melakukan korupsi yang dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat.

(bangkapos.com/Ira Kurniati)

Penulis: Ira Kurniati
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved