Berita Sungailiat

Percepat Program Kinerja Daerah, Pemkab Bangka Laksanakan Penandangan Perjanjian Kerja

Pemkab Bangka melaksanakan kegiatan penandatanganan perjanjian kerja Pemerintahan Kabupaten Bangka Tahun 2020

Percepat Program Kinerja Daerah, Pemkab Bangka Laksanakan Penandangan Perjanjian Kerja
Bangkapos.com/Edwardi
Pemkab Bangka melaksanakan kegiatan penandatanganan perjanjian kerja (Perkins) Pemerintahan Kabupaten Bangka Tahun 2020 di OR Bangka Setara Kantor Bupati Bangka, Jumat (24/01/2020) 

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Pemkab Bangka melaksanakan kegiatan penandatanganan perjanjian kerja  Pemerintahan Kabupaten Bangka Tahun 2020 di OR Bangka Setara Kantor Bupati Bangka, Jumat (24/01/2020).

Dalam kegiatan ini Bupati Bangka, Mulkan juga ikut menandatangani perjanjian kerja, kemudian ikuti Sekda Bangka Andi Hudirman, Kepala Bappeda Pan Budi Marwoto dan para kepala OPD lainnya di lingkungan Pemkab Bangka, para camat hingga lurah serta pejabat lainnya.

Kepala Bappeda Kabupaten Bangka, Pan Budi Marwoto mengatakan kegiatan penandatanganan perjanjian kerja  ini merupakan salah satu dari lima subsistem SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah).

"SAKIP ini merupakan suatu sistem dimana subsistem yang pertama perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, target kinerja dimana perjanjian kinerja ini dibuat dalam mencapai target kinerja, evaluasi kinerja dan laporan kinerja," jelas Pan Budi.

Ia mengatakan,  laporan kinerja ini setiap tahun harus disampaikan ke kemenpan, di mana sesuai ketentuan perjanjian kinerja harus ditandatangani paling lambat satu bulan setelah APBD ditetapkan .

"Itulah sebabnya kita mengambil hari ini berupaya lebih barokah sehingga target SAKIP kita juga bisa lebih barokah," harap Pan Budi.

Bupati Bangka Mulkan mengatakan dengan penandatanganan bersama perjanjian kinerja perangkat daerah merupakan komitmen bersama.

"Ini bukan sekedar penandatanganan bersama tetapi komitmen bersama bagaimana kita untuk mempercepat program-program kerja yang ada di Pemkab Bangka," kata Mulkan.

Menurutnyam  perjanjian kinerja ini sesuai dengan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menpan RB No 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, tatacara review atas laporan kinerja pemerintah.

"SAKIP kita sekarang ini dalam.posisi nilai B, inilah tugas kami selaku kepala daerah mengajak semua leading sektor untuk meningkatkan kinerja supaya lebih baik dan bagaimana lebih efisiensi atau program-program menjadi lebih efisien karena inilah yang menjadi penilaian SAKIP," jelas Mulkan.

(Bangkapos.com/Edwardi)

Penulis: edwardi
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved