Advertorial

Rakor dengan Gubernur, Markus Minta Tambahan Kuota BPJS hingga Pembayaran Insentif Ustaz-ustadzah

Bupati Bangka Barat Markus SH turut menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur

Rakor dengan Gubernur, Markus Minta Tambahan Kuota BPJS hingga Pembayaran Insentif Ustaz-ustadzah
Ist
Bupati Bangka Barat Markus SH berpose bersama Gubernur, Wakil Gubernur dan bupati walikota dan serta perwakilan Pemkab usai penandatangan hasil Rakor, Kamis (23/1). 

BANGKAPOS.COM--Bupati Bangka Barat Markus SH turut menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur dengan para bupati dan walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) di GSG Pemkab Bangka Selatan di Toboali, Kamis (23/1-2020) kemarin.

Dalam Rakor yang dipimpin langsung Gubernur Erzaldi Rosman dan Wakil Gubernur Abdul Fatah, Markus secara tegas meminta penambahan kouta BPJS kesehatan untuk masyarakat Bangka Barat juga pelunasan insentif ustadz-ustadzah se-Bangka Barat yang belum dibayar Pemprov Babel.

"Kami di Pemkab Bangka Barat komitmen mewujudkan cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC). Pada tahun 2020, target UHC itu hampir terwujud sebab tidak banyak lagi karena kami punya program JKBT yang sebagiannya BPJS, sebagiannya lagi Pemda dimana masyarakat kurang mampu yang tidak punya BPJS kita bantu. Kita juga sudah menganggarkan lebih kurang hampir Rp 16 miliar. Dengan anggaran ini, belum semua masyarakat tercover. Sebab itu, kami minta kuota BPJS dari provinsi sebisa mungkin ditambah mengingat kuota provinsi hanya 7.550 untuk Bangka Barat. Selain itu, saya juga meminta pemprov agar insentif ustadz-ustadzah yang jatah provinsi belum dibayar hampir enam bulan itu harap segera dibayarkan," beber politisi PDI Perjuangan itu.

Suasana rapat internal soal RZWP-3-K di ruang rapat Bupati Bangka Selatan
Suasana rapat internal soal RZWP-3-K di ruang rapat Bupati Bangka Selatan (Ist)

Menanggapi persoalan molornya pembayaran insentif ustadz-ustadzah yang dipertanyakan Markus, Gubernur Erzaldi berjanji akan segera membayar insentif tertunda tersebut yang nantinya dianggarkan di APBD Perubahan tahun 2020.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangka Barat, Abimanyu menjelaskan belum dibayarnya insentif kepada 922 ustadz dan ustadzah tersebut dikarenakan kendala teknis anggaran di Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Provinsi Babel.

”Pada tanggal 27 Desember 2019 Provinsi nelpon saya waktu itu, yang Provinsi tidak bisa dicairkan ke Pemkab Bangka Barat karena ada permasalahan teknis anggaran juga. Karena mereka juga anggarannya ini sebenarnya, singkatnya terhapus di perubahan,” kata Abimanyu.

”Padahal uangnya ada, sama dengan kita di kabupaten tadi, yang sisa dua bulan itu uangnya ada, cuma tidak bisa dikeluarkan. Kalau kami yang mengeluarkannya tanpa ada dasar aturannya kami yang berurusan dengan aparat penegak hukum,” kata Abimanyu dalam audiensi dengan BKPRMI di Gedung Graha Aparatur Pemkab Bangka Barat, Senin ( 6/1/2020 ) lalu.

Ternyata kata dia, di Badan Keuangan Daerah ( BAKUDA ) Provinsi Babel juga terjadi kendala teknis anggaran. Mereka mengatakan insentif tersebut tidak dapat dicairkan. Penyebabnya, dalam anggaran perubahan, data jumlah para ustadz dan ustadzah Bangka Barat itu terhapus. (Humas Bangka Barat)

Penulis: Iklan Bangkapos
Editor: khamelia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved