Berita Pangkalpinang

BPN Bangka Belitung Kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Babel Cegah Korupsi

mudah-mudahan dari kerjasama ini memberikan pencerahan dari Kejati apa yang boleh dan tidak boleh dikerjakan

BPN Bangka Belitung Kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Babel Cegah Korupsi
Bangkapos/Riki Pratama
Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bangka Belitung melakukan Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, pada Senin (27/1/2019). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA --Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bangka Belitung melakukan Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, pada Senin (27/1/2019) di kantor BPN Babel.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Babel, Musriadi, mengatakan ini merupakan kelanjutan perjanjian kerja, yang dilakukan di tingkat Provinsi Bangka Belitung.

"Kita minta dibekali masalah penanganan pencegahan korupsi, kita akan diberikan kehormatan mendapatkan pencerahan langsung dari Kejati Babel,"ungkap Musriadi

Ia menambahkan, mudah-mudahan dari kerjasama ini memberikan pencerahan dari Kejati apa yang boleh dan tidak boleh dikerjakan.

"PKS ini diharapkan nanti apa yang di diskusi apa yang tidak tahu, ada beberapa hal perlu kita diskusikan. Kami ingin dipandu dalam persoalan pidana agak lemah, pak Kejati memberikan ada rambu-rambu bagi kami,"ungkapnya.

Kepala Kejati Babel, Ranu Wihardja, mengatakan, penandatangan ini sebagai tindak lanjut kerjasama yang dilakukan oleh Kementrian ATR bersama Kejaksaan

"Ini pertama di Babel yang pertama, disaksikan oleh Inspektur Jenderal. Tentunya ini dalam tujuan koordinasi peningkatkan sinergitas tugas dan fungsi masing-masing, adanya serimonial, dengan tanda tangan tadi, meningkatkan sinergi kita,"ungkap Ranu

Ia menambahkan, dengan kerjasama bersama Kejati Babel, diharapkan bisa bersama sama dan beriringan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

"Dengan adanya penandatangan tugas dan fungsi berjalan seiring, untuk kepentingan bangsa dan negara, dengan adanya kerjasama ini,"ungkapnya

Terpisah, Inspektur Jenderal Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan, Sunraizal, mengatakan, perjanjian ini bentuk kerjasama apabila pegawai Badan Pertanahan kesulitan mengatasi setiap pekerjaan dalam persoalan hukum.

"Dengan perjanjian kerjasama, teman teman ini mungkin apakah takut ragu,seperti yang disampaikan ada beberapa hal untuk kasus pengamanan aset, didiskusikan, bagaimana apakah perkara perdata dan pidana,"katanya.

Ia menambahkan, ada berapa program strategis Nasional dalam pengadaan tanah, yang menjadi perhatian Presiden.

"Perjanjian dan kerjasama ini semoga bisa di realisasikan, dan manfaatkan, untuk membangun zona integritas supaya mencegah korupsi, kita mencegah lebih baik dari pada menindak,"ungkapnya. (Bangkapos/Riki Pratama)

Penulis: Riki Pratama
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved