Berita Pangkalpinang

UPTD Sosial Bina Serumpun Tampung Anak Bermasalah Dengan Hukum dan Dibina

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tersebut diatur secara Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistim peradilan pidana anak

Bangkapos.com/Cici Nasya Nita
Empat anak-anak yang menjalani masa pembinaan Bapas Pangkalpinang dititipkan di UPTD Panti Sosial Bina Serumpun Dinsos Babel, Rabu (22/1/2020). Tampak anak-anak ini belajar membaca Al Quran di musola panti. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- UPTD Panti Sosial Bina Serumpun (PSBS) Provinsi Bangka Belitung melakukan pembinaan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tersebut diatur secara Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistim peradilan pidana anak (SPPA).

Mereka menangani anak yang berusia 12 tahun hingga 18 tahun, setelah mendapatkan hasil inkrah pengadilan.

Setelah dari Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan sesuai dengan keputusan Kemensos, bila ingin dilakukan rehabilitasi menunjukkan UPTD PSBS di Babel menangani khusus anak berhadap dengan hukum.

"Bila sudah inkrah pengadilan, ada putusan enam bulan, tiga bulan, dan ada dua tahun putusan, usai mendapatkan pembinaan dari LPKS, hingga akhir masa hukuman mereka, atau hampir selesai disana, mereka bisa direhap di panti, sesuai dengan keputusan,"kata Kepala UPTD Panti Sosial Bina Serumpun, A Evan Savitri Kepala UPT, didampingi Kasi Resos Albian, kepada wartawan, Rabu (29/1/2020) ditempat kerjanya.

Ia menambahkan, berdasarkan peraturam Kemensos nomor 107/HUK/2019, tentang penetapan lembaga Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial dan Runah Perlindungan sosial, bagi Anak berhadapan dengan hukum, banyak pelayanan yang diberikan terhadap rehap anak bermasalah dengan hukum.

"Peraturan Menteri Sosial tersebut menjadi dasar UPTD menetapkan dasar pelayanan panti, diturunkan ke Peraturan Gubernur nomer 15 tahun 2019 ada tiga pelayanan UPTD PSBS, anak terlantar, anak berhadap dengan hukum dan orang terlantar, dan terapi wicara kegiatan inovatif dinas sosial,"ungkapnya.

"Sekarang yang sedang melakukan rehab, ada empat, sementara tahun 2019 lalu ada 25 anak bermasalah dengan hukum, dan tahun ini hanya tersisa empat orang. Anak-anak ini telah mendapatkan pelayanan di UPTD sebelum mereka kembali ke masyarakat,"ungkapnya.

Didalam UPTD, kata Evan, terdapat beberapa pelatihan untuk mengembalikan mental anak agar menjadi lebih baik lagi kedepan, setelah mendapatkan persoalan hukum.

"Jadi sesuai program yang ada di UPTD , mempunyai beberapa program pertama bimbingan fisik, mental, spiritual, sosial, setelah itu ada pendidikan non formal, paket A dan C, kebanyakan mereka berasal dari dalam, tidak ada dari luar Provinsi Babel,"lanjutnya.

Halaman
12
Penulis: Riki Pratama
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved