Penanganan Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Tak Sembarangan, Ini Kata Dosen Hukum UBB

Dosen Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Darwance memberikan pandangan soal anak berhadapan dengan hukum (ABH).

IST/dok pribadi
Darwance Dosen Hukum Fakultas Hukum UBB 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Dosen Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Darwance memberikan pandangan soal anak berhadapan dengan hukum (ABH).

Menurutnya, salah satu yang terbaru misalnya kasus yang dilakukan oleh ZA (17 tahun) seorang anak di bawah umur di Malang yang membunuh begal karena membela pacarnya saat hendak diperkosa.

Selain itu, ada pula aksi bullying (perundungan) yang dilakukan oleh anak, bahkan ada yang direkam dalam bentuk video. Ini tentu mengkhawatirkan di tengah-tengah upaya pemerintah untuk melindungi kepentingan anak dari beragam hal yang bersifat negatif.

Masalah besar muncul manakala seorang anak berposisi sebagai pelaku, hukuman seperti apa yang layak diberikan?

Sebelum membahas lebih jauh, ada satu hal harus dipahami.

Pertama, siapa anak yang dimaksud dalam konteks ini? Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sementara dalam Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dikatakan ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Soal hukuman yang tepat, harus dilihat dari sisi usia anak. Dalam hal anak belum berumur 12 tahun misalnya lalu melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, ada beberapa keputusan yang dapat diambil, salah satunya menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali.

Hal ini sekaligus menjadi hak bagi seorang ABH untuk tidak menjalani hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).

Selain itu, seorang anak dalam konteks ini pun bisa diikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 bulan.

Halaman
12
Penulis: Cici Nasya Nita
Editor: Alza Munzi
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved