Berita Pangkalpinang

Bupati Mulkan Tak Patah Semangat Perjuangkan KEK di Pantai Timur Bangka

Dialog Interaktif Sinergi Membangun Bangka Setara menyingung isu yang krusial mengenai permasalah pertambangan di wilayah Bangka yang menjadi kendala

Bupati Mulkan Tak Patah Semangat Perjuangkan KEK di Pantai Timur Bangka
Dokumen Bangka Pos
Saat Dialog Interaktif Sinergi Membangun Bangka Setara bersama Bupati Bangka Mulkan di kantor Bangka Pos Group, Selasa (4/2/2020) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Manager Peliputan Bangka Pos, Alza Munzi Hipni dalam Dialog Interaktif Sinergi Membangun Bangka Setara menyingung isu yang krusial mengenai permasalah pertambangan di wilayah Bangka yang menjadi kendala dalam pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Bangka Belitung.

"Saya mendengar KEK di Babel seharusnya sudah ditetapkan di Bangka, sudah selesai seharusnya. Tetapi saat pertandatanganan oleh Kemenko Perekonomian, saat mau ditandatangani di Kemenko Perekonomian, Bupati Bangka menyoroti soal pertambangan di perairan Bangka. Sehingga sampai sekarang tidak selesai-selesai," kata Alza saat sesi tanya jawab dalam Dialog Interaktif, Selasa (4/2/2020).

Lebih lanjut, ia mengatakan mengenai penetapan Perda RZWP3K (Rancangan Zonasi Pesisir Pulau-Pulau Keci), Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak bergeser serta disebutkan hanya pulau Belitung yang bebas dari pertambangan.

"Wilayah tambang dari 0-2 mil masih tetap berlaku di pulau Bangka. Artinya masalah serius kita belum selesai, penetapan KEK tidak akan rampung. KEK tidak akan ada bila masih ada pertambangan," ujarnya.

Bahkan lanjutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan menekankan Bangka Belitung harus menyiapkan ruang cukup untuk nelayan, konservasi, dan pariwisata, tapi belum diakomodir.

Bupati Bangka Mulkan menyingkapi hal tersebut.

"Memang misi kami Bangka Setara ini sebagai gerbang pintu wisata, ini sudah kita kawal mengenai hal tersebut dari tahun 2013 dan kita lanjutkan tahun 2018 sampai 2019 kemarin," ujar Mulkan.

Menurutnya, keberadaan IUP PT Timah memang menjadi hambatan dalam pembangunan KEK tersebut.

"Secara aturan bahwa IUP ini kewenangan pemerintah pusat. Kita pemerintah daerh selalu melakukan upaya hingga sampai ke presiden. Tapi ada kajian kajian yang mendalam kawasan KEK tertunda," terangnya.

Lebih lanjut, Mulkan mengatakan pemerintah pusat juga melihat hal tersebut dari dua sisi secara positif dan negatif.

"IUP tersebut secara hitung-hitungan berdampak ke devisa negara seperti apa dan sisi negatifnya juga akan seperti apa. Kita pemerintah daerah dibawah pemerintah pusat, apapun kebijakannya kita mengikut," katanya.

"Akan tetapi kita tidak patah semangat dan kami tetap akan terus berupaya. Memang target kami September 2019, KEK ini sudah ditetapkan tetapi inilah dinamika kami, perlu kajian-kajian khusus dari IUP tersebut," tutur Mulkan.

Selain itu, Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Iskandar menanggapi mengenai kendala-kendala penetapan KEK tersebut.

"Jadi saya atas nama masyarakat Bangka mengucapkan terimakasih kepada PT Timah karena bisa menyejahterakan masyarakat kita. Saya juga berharap kepada PT Timah, mari kita bersama-sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat selain tambang juga dengan pariwisata. Mari kita mendukung program pemerintah penetapan KEK untuk para cucu kita kedepannya,"harap Iskandar.

(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)

Penulis: Cici Nasya Nita
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved