Berikut Deretan Kebijakan Anies Baswedan yang Ditentang Pemerintah Pusat

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kerap silang suara atau pendapat dengan Pemerintah Pusat.

Berikut Deretan Kebijakan Anies Baswedan yang Ditentang Pemerintah Pusat
WARTA KOTA/Nur Ichsan
FLYOVER BINTARO PERMAI - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, saat meresmikan beroperasinya flyover Bintaro Permai, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jumat (16/3/2018). Lintasan flyover di atas rel kereta api sepanjang 391 meter ini diharapkan bisa mengurai kemacetan yang sering terjadi di wilayah tersebut. 

Berikut Deretan Kebijakan Anies yang Ditentang Pemerintah Pusat

BANGKAPOS.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kerap silang suara atau pendapat dengan Pemerintah Pusat.

Tercatat ada sejumlah program dan keputusan yang berujung saling adu argumen antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah DKI Jakarta.

Dari mulai soal normalisasi, proyek LRT rute Pulogadung-Kebayoran Lama, revitalisasi Monumen Nasional (Monas), hingga rute Formula E.

Di antara kebijakan-kebijakan itu, ada yang ditentang pemerintah pusat.

Berikut deretan kebijakan Anies yang ditentang pemerintah pusat:

1. Soal normalisasi

Salah satu hal yang jadi perbincangan di awal tahun 2020 adalah masalah banjir besar yang melanda DKI Jakarta.

Antisipasi banjir oleh Pemprov DKI Jakarta pun dipertanyakan lantaran banyaknya wilayah yang terendam.

Meski demikian, Pemprov dan Pempus justru berdebat tentang normalisasi yang masih terhenti atau naturalisasi yang harus diterapkan.

Halaman
1234
Editor: Evan
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved