Berita Pangkalpinang

KPAD Bangka Belitung Terima Berbagai Macam Kasus Penelantaran Anak pada 2019 dan 2020

Ada beberapa kasus yang diadukan ke komisi Perlindungan Anak Daerah(KPAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait penelantaran anak.

bangkapos.com / Agus Nuryadhin
Ketua KPAD Babel Sapta Qodria Muafi 

BANGKAPOS. COM, BANGKA - Kasus pengaduan pengasuhan anak dalam keluarga di tahun 2019 sampai 2020 di Bangka Belitung didominasi kasus penelantaran anak dalam rumah tangga.

Ada beberapa kasus yang diadukan ke komisi Perlindungan Anak Daerah(KPAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait penelantaran anak.

Ketua KPAD Babel Sapta Qodria Muafi mengatakan ada berbagai macam kasus terkait anak di Bangka Belitung.

Kasus-kasus tersebut di antaranya tidak adanya kesepakatan nafkah yang mirisnya lagi kasus tersebut sudah di putuskan melalui pengadilan tetapi tidak terealisasi.

"Sedangkan Anak dari kedua belah pihak membutuhkan dukungan orang tua baik secara materi maupun kasih sayang dari orangtua," ungkap Sapta, Senin (10/2).

Sapta mengatakan pihaknya berusaha menyelesaikan kasus- kasus yang dilaporkan di KPAD.

"Untuk menyelesaikannya melibatkan beberapa unsur baik dari pemerintahan maupun pihak-pihak terkait dengan cara memediasikan kedua belah pihak demi kepentingan anak baik pendidikan,kesehatan demi tumbuh kembang si anak," jelasnya.

Sapta menambahkan bahwa masalah yang dihadapi dari beberapa kasus adalah terkait nafkah yang merupakan kewajiban anak.

Dia menyebut, ada kasus di mana pelakunya sengaja tidak mau menafkahi anak dan melakukan tipu muslihat dengan berbagai alasan yang tidak ada niat untuk menafkahi anak.

Padahal kata dia hal ini jelas-jelas dilarang.

Misalnya Pasal 76B dan 76C‎ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76B berbunyi, "S‎etiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.”

Sementara Pasal 76C ‎berbunyi, Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”

Dia berharap agar kasus seperti ini dapat ditingkatkan ke proses penyidikan dan siap merekomendasi ke pihak-pihak terkait sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun Tahun 2016 yang mana Lembaga KPAD diamanahkan sebagai pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di Provinsi Bangka Belitung, dan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. (bangkapos.com / Agus Nuryadhin)

Penulis: agusrya
Editor: Dedy Qurniawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved