Advertorial

Bupati Bangka Terima Penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Terbaik 2019

Pemkab Bangka kembali mendapatkan penghargaan sangat bergengsi dari Pemerintah Pusat atas keberhasilan menyelenggarakan roda peme­rintahan daerah

Bupati Bangka Terima Penghargaan  Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Terbaik 2019
ist
Bupati Bangka Terima Penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Terbaik 2019 

BANGKAPOS.COM - MENGAWALI Tahun 2020, Pemkab Bangka kembali mendapatkan penghargaan sangat bergengsi dari Pemerintah Pusat atas keberhasilan menyelenggarakan roda peme­rintahan daerah sepanjang Tahun2019. Kali ini, Penghargaan diberikan kepada Pemkab Bangka sebagai pemerintah daerah terbaik dalam menjalankan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2019 dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.Penghargaan SAKIP  diberikan langsung oleh MENPAN-RB  CAHYO KUMOLO kepada Bupati Bangka pada acara Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah I, pada Hari Senin,  10 Februari 2020 di Radisson Golf  and Convention Centre, Batam.

Bupati Bangka menyatakan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem peng­anggaran, sistem dampak pembangunan dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu menjalankan sistem akuntabilitas tersebut deng­an baik. Dalam konteks ini, Pemkab Bangka menjadi bagian dari sebagian kecil Pemda di Indonesia yang mampu menjalan akun­tabilitas kinerja terbaik di Indonesia dengan hasil “BB” atau Sangat Baik. Hasil ini meningkat luar biasa dibandingkan capaian SAKIP tahun 2018 yang hanya bernilai “B”.

Bupati juga menyatakan bahwa keberhasilan mendapatkan predikat “BB” tersebut menunjukkan begitu kuatnya komitmen pemkab Bangka dalam menjalankan pembangunan berbasis kinerja guna mencapai target Visi BANGKA SETARA. 

Saat ini, kata Bupati Mulkan pihaknya terus dihadapkan pada tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, Pemkab  terus dipertanyakan kehadirannya dalam memberikan pelayan publik yang prima, sementara sumber daya anggaran yang dimiliki terbatas. 

Kondisi yang demikian tentu menuntut pemda untuk dapat mengelola APBD secara efektif dan efisien. Salah satunya adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintah, deng­an menjamin APBD yang fokus dan tepat sasaran serta berorientasi pada hasil, bukan lagi output. Artinya,  kata Mulkan, pemkab harus menjamin bahwa setiap rupiah yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan, harus memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, utamanya meningkatkan kesejahteraan. Untuk itu, efektivitas dan efisiensi dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Efisiensi harus dibangun secara sistemik, bukan melalui kebijakan-kebijakan temporal yang mengakibatkan pelaksanaannya tidak berkelanjutan.

Kepala Bappeda, Pan Budi Marwoto menyatakan untuk mendapatkan hasil kinerja dan efisiensi terbaik, Pemkab Bangka menjalan­kan dengan ketat amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pen­yelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Kelima peraturan perundangan tersebut mengamanatkan untuk menciptakan akuntabilitas berorientasi hasil sebagai pengejawan­tahan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja. 

“Melalui SAKIP, kami mendorong semua OPD untuk fokus pada pencapaian prioritas pembangunan BANGKA SETARA  melalui: perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, efektif, dan efisien; serta monitoring dan evaluasi hasil - hasil pembangunan yang dilakukan secara konsisten dan berkala. Secara faktual, semua upaya yang telah kami lakukan berhasil mendongkrak  keberhasilan Pemkab Bangka sehingga masuk dalam kategori “BB” atau Sangat Baik tahun 2019,” ungkap Pan Budi Marwoto.

“Kedepan kami akan terus melakukan perbaikan dengan mulai berfokus pada implementasi Performance Based Organization,” lanjutnya.

Ditambahkan Pan Budi, hasil yang sudah diraih ini jauh mengungguli capaian pemerintah daerah di Indonesia.  Secara Nasional, hasil evaluasi SAKIP pada tahun 2019 masih menunjukkan bahwa sebanyak 87 Kabupaten/Kota dengan predikat “C”, 130 Kabupaten/Kota dengan predikat “CC”, 220 Kabupaten/Kota dengan predikat “B”, dan hanya sebagian kecil Kabupaten/Kota berpredikat “BB”. (Advertorial/ Dinkominfotik/uwa)

Penulis: iklan bangkapos
Editor: Dedy Qurniawan
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved