Berita Pangkalpinang

Harus Ada Pertimbangan dan Pengecualian pada Kebijakan Absensi Empat Kali untuk ASN Pemprov Babel

"Dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat maupun kualitas dari ASN itu sendiri dalam bekerja sebagai pelayan masyarakat,"lanjutnya.

Harus Ada Pertimbangan dan Pengecualian pada Kebijakan Absensi Empat Kali untuk ASN Pemprov Babel
bangkapos.com / Jumli Jamaluddin
Jumli Jamaluddin, Pemerhati Kebijakan Publik, dan Ketua LP5 Babel (Lembaga Partisipasi Pengawas dan Pemerhati Pelayanan Publik Bangka Belitung). 

BANGKAPOS.COM,BANGKA - Ketua Lembaga Partisipasi Pengawas dan Pemerhati Pelayanan Publik Bangka Belitung (LP5 Babel) Jumli Jamaluddin mengatakan penerapan absensi empat kali selama jam kerja bagi ASN di Pemprov Babel dengan menggunakan finger print sudah pernah diberlakukan tiga tahun lalu.

Namun karena masih ada pro kontra saat itu, penerapan absensi tersebut tidak berjalan lama dan dikembalikan ke absensi dua kali.

"Sebetulnya kebijakan yang dibuat oleh Pemprov Babel kembali lagi ke absensi sebanyak empat kali selama jam kerja setiap hari tersebut sudah bagus," kata Jumli kepada wartawan, Rabu (12/2/2020).

Pelaksanaan Absensi Empat Kali Dalam Sehari Diundur, BKPSDM Babel Lagi Sibuk Urus Penerimaan CPNS

Anggota Komisi I Setuju Absensi Pegawai Pemprov Bangka Belitung Dikembalikan Jadi Empat Kali Sehari

Menurutnya, hal ini selain sebagai upaya atau cara untuk meningkatkan kedisiplinan ASN dalam bekerja, tentunya ini juga adalah upaya pemerintah Provinsi untuk meningkatkan kinerja ASN secara optimal.

"Dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat maupun kualitas dari ASN itu sendiri dalam bekerja sebagai pelayan masyarakat,"lanjutnya.

Selain itu, upaya lainya sebagai rambu-rambu agar para pegawai negeri sipil (PNS) tidak malas dalam bekerja maupun melakukan indispliner.

"Apalagi ASN sering menjadi sorotan publik bahwa masih ada ditemukan oknum ASN yang keluyuran seenaknya dipasar-pasar, warkop, mall saat jam kerja,"katanya.

Penerapan absensi empat kali tersebut, sambung Jumli, dapat memperketat kehadiran ASN yang malas, dan memberikan rasa keadilan bagi ASN yang rajin agar pemberian uang tunjangan tidak berlaku sama namun berdasarkan jumlah kwantitas absensinya.

"Namun penerepan absensi empat kali tersebut juga harus ada kebijakan yang mempertimbangkan pengecualian dan kemanusiaan bagi ASN yang betul2 mengalami sakit, kondisi hamil, ada musibah, maupun kondisi tertentu yang dapat dibenarksn sebagai pengecualiannya, dan didukung dengan bukti," ujarnya.

Dengan diterapkannya absensi empat kali tersebut, Jumli menegaskan semestinya harus pula dibarengi dengan penerapan reward dan funisment.

"Diberikan untuk ASN yang kinerjanya baik dan berprestasi maupun sangat disiplin maka sudah seharusnya pemerintah membiasakan memberikan penghargaan atau reward kepada ASN tersebut, dan tidak hanya sanksi atau funishment bagi ASN yang indispliner saja," katanya

Ia menjelaskan penerapan absensi empat kali tersebut harus tetap diawasi pengawasan sebab tidak menutup kemungkinan adanya potensi kecurangan dalam absensi finger print oleh oknum ASN tertentu.

"Diharapkan kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat dan optimal,"harapnya (Bangkapos.com/Riki Pratama)

Penulis: Riki Pratama
Editor: Dedy Qurniawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved