Pemkot Targetkan Dua Bulan untuk Penutupan 'Lokalisasi' , Molen : Saya Enggak Main-main

BANGKAPOS.COM, BANGKA- Rencana Pemerintah Kota Pangkalpinang menutup tiga lokasi yang kerap dijadikan lokasi prostitusi di Pangkalpinang ditargetkan selesai dalam waktu dua bulan ke depan.

Sebelum penindakan, Pemkot akan melakukan sosialisasi dan pendataan izin usaha tempat maupun pekerjanya.

Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil (Molen) mengatakan, setelah survey lapangan yang dilakukan tim, rata-rata pekerja cafe yang diduga praktik prostitusi terselubung itu, merupakan warga dari luar Pulau Bangka.

Pihaknya dalam hal ini akan mengecek dokumen diri dan tujuan pekerjaan perempuan-perempuan di lokasi tersebut.

Molen mengatakan, apabila terdapat ketidakjelasan dan hal-hal diluar aturan, pekerja tersebut wajib meninggalkan Pangkalpinang secara mandiri.

"kalau mereka kerja tidak jelas, usahanya apa, tempatnya bagaimana, kami suruh keluar dari Pangkalpinang. Secara pelan-pelan akan kami sampaikan tidak boleh kalau keberadaannya di sini tidak jelas pekerja seperti apa, terutama yang menyalahi aturan," kata Molen, Rabu (12/2/2020).

• Film Milea: Suara dari Dilan Tayang Perdana Besok, Berikut Lokasi dan Waktu Penayangannya di Babel

• Lebih dari Setengah Badan Jalan Pasar Depan Atrium Pangkalpinang Digunakan Pedagang Kaki Lima

• Naziarto Belum Terima Kabar Resmi Soal Dirinya yang Terpilih Jadi Sekda Bangka Belitung

Dia mengatakan, untuk memulangkan pekerja di lokasi tersebut ke daerah asal, tentu menggunakan anggaran yang besar.

Sedangkan pemkot tidak mempunyai anggaran untuk hal itu sehingga memang seharusnya mereka meninggalkan Ibu Kota Bangka Belitung ini dengan sendirinya.

Tambang Ilegal Juga Jadi Sasaran Penertiban

Molen menyebut, selain rencana menutup lokalisasi, pihaknya pun akan tegas terhadap keberadaan tambang ilegal di Teluk Bayur maupun Parit Enam.