Berita Bangka Tengah

Lahan Pertanian di Bangka Tengah Sangat Kurang, Batianus Minta Kawasan Hutan Dievaluasi

Sedangkan sisa daratan Kabupaten Bateng diluar kawasan hutan tersebut terdapat IUP PT Timah, kontrak karya Koba Tin, pemukiman, dan sarana prasarana

Lahan Pertanian di Bangka Tengah Sangat Kurang, Batianus Minta Kawasan Hutan Dievaluasi
Bangkapos.com/Muhammad Rizki
Wakil Ketua I DPRD Bateng, Batianus. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) Batianus mengatakan jika lahan untuk pertanian di Bangka Tengah sangat kurang jika dibandingkan dengan kawasan hutan, yang mana menurutnya hutan juga terdiri dari beberapa jenis seperti hutan produksi, hutan lindung, hutan lindung pantai, dan hutan konservasi.

"Yang mana luasan area bermacam hutan tersebut mendekati angka 56 persen dari total luasan daratan Kabupaten Bateng," ujar Batianus, Kamis (13/2) di ruang kerjanya.

Sedangkan sisa daratan Kabupaten Bateng diluar kawasan hutan tersebut terdapat IUP PT Timah, kontrak karya Koba Tin, pemukiman, dan sarana prasarana pemerintah daerah termasuk sarana umum.

Menurutnya jika Kabupaten Bateng bercita-cita untuk mensejahterakan petani, maka ia berharap agar dapat kembali mengevaluasi kembali kawasan hutan yang ada di wilayah Kabupaten Bateng

Atau paling tidak mengurangi kawasan hutan secara bertahap, yang mana hal ini merupakan kewenangan provinsi dan Kementrian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK), yang diwakili oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Pangkalpinang.

"Kami berharap pemerintahan provinsi mendorong membantu Pemkab Bateng untuk mengevaluasi kembali," pintanya.

Padahal saat ini menurutnya sudah masuk ke tahapan agro industri, yang sulit bagi petani Bateng untuk menggunakan alat mesin pertanian guna meningkatkan produksi.

Jika kebanyakan petani berada di kawasan hutan, sehingga Batianus mengatakan jika ini merupakan pekerjaan rumah bagi provinsi untuk mengevaluasi kembali, guna meningkatkan kesejahteraan petani.

"Kita akui bahwa pasca tambang, masyarakat beralih ke pertanian dan perkebunan, tapi dengan kondisi lahan begini apa mungkin ? Nah mungkin solusinya yang diberikan BPKH mungkin bermitra dengan KPH Dinas Perhutanan,"

Namun hal ini juga harus disosialisasikan, seperti tanaman apa saja yang diperbolehkan dalam kemitraan tersebut, diperbolehkan tidak penggunaan mesin di dalam pengelolaan tersebut, yang mana masyarakat belum banyak mengetahui hal tersebut.

Dikarenakan ranah kewenangan ini berada di provinsi, ia mengatakan jika pihaknya sudah beberapa kali menemui DPRD Provinsi, dan kedepan pihaknya juga akan melakukan kunjungan ke KLHK untuk memperjuangkan kesejahteraan petani. (Bangkapos/Muhammad Rizki)

Penulis: Muhammad Rizki
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved