Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Pekerja di Bangka Belitung Diminta untuk Tidak Khawatir dengan Omnibus Law, Ini Kata Kadisnaker

Konsep Omnibus law ini adalah semacam regulasi untuk membuat suatu Undang-undang (UU) baru mengamandemen beberapa UU sekaligus.

Bangkapos.com / Riki Pratama
 Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bangka Belitung Harrie Patriadi 

BANGKAPOS.COM,BANGKA - Pemerintah saat ini sedang melontarkan konsep omnibus law pada Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja.

Konsep Omnibus law ini adalah semacam regulasi untuk membuat suatu Undang-undang (UU) baru mengamandemen beberapa UU sekaligus.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bangka Belitung, Harrie Patriadi mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan pihak Kementrian melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja terkait rencana tersebut.

Para pekerja di Babel diminta untuk tidak mengkhawatirkan rancangan draf RUU tersebut.

"Bagaimana menyikapi omnibus law di Babel ini harus disosialisasikan apa itu omnibus law. Bahwa ada pemahaman bersama antara Disnaker dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Babel, draf yang beredar untuk para pekerja masih belum benar," kata Harrie kepada wartawan, Minggu (16/2/2020).

Ia menjelaskan, kekhawatiran terhadap konsep omnibus law yang sempat disampaikan oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Babel, telah disampaikan ke Kementrian terkait.

"Masukan untuk SPSI sudah disampaikan ke tingkat pusat, kita bersama komisi empat DPRD Babel, terkait draf yang dicemaskan, itu tidak ada, belum ada dan tidak tahu, ini disampaikan dan telah dijawab Dirjen PHI,"katanya.

Menurut dia, tujuan adanya omnibus law untuk mengakomodir semua Undang-undang, agar bisa mempermudah serta mengakomodir semua UU.

"Menyatukan banyak Undang-undang (UU) ,karena dianggap bermacam-macam, sehingga perlu mengakomidir bila ada investor masuk, mempermudah investor masuk, tidak tertabrak dengan UU yang begitu bermacam-macam, untuk menyelaraskan menyatukan, digabung namanya omnibus law,"tuturnya.

Harrie mengatakan konsep omnibus law bukan hanya pada lapangan pekerjaan, namun juga untuk rancangan undang-undang lainya, dengan tujuan untuk mempemudah perizinan dan investasi di Indonesia.

Halaman
12
Penulis: Riki Pratama
Editor: Dedy Qurniawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved