Berita Pangkalpinang

Sampaikan Pledoi, PH Terdakwa Minta Majelis Hakim Putuskan Rosmawaty Tidak Bersalah

"Yang kedua, kami meminta majelis hakim untuk membebaskan terdakwa Rosmawaty dari dakwaan Primer jaksa penuntut umum tersebut," jelasnya

Sampaikan Pledoi, PH Terdakwa Minta Majelis Hakim Putuskan Rosmawaty Tidak Bersalah
bangkapos.com/ Ramandha
Terdakwa Rosmawaty saat menjalani persidangan atas tindak pidana yang dilakukannya 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Sidang pledoi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Beasiswa Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka,yang melibatkan terdakwa Rosmawaty digelar Senin (17/2/2020).

Pada sidang tersebut, Penasihat Hukum terdakwa, Beri Saputra meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Pangkalpinang yang diketuai oleh Hakim Rendra Yozar Dharma Putra untuk memberikan keputusan dan menyatakan terdakwa Rosmawaty tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi.

Menurutnya, hal itu merujuk dengan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan primer.

"Yang kedua, kami meminta majelis hakim untuk membebaskan terdakwa Rosmawaty dari dakwaan Primer jaksa penuntut umum tersebut," jelasnya kepada Bangkapos.com, Senin (17/2/2020) petang.

Selain itu, dalam sidang, Beri menyatakan, apabila majelis hakim berpendapat lain terhadap poin pembacaan pledoi, diharapkannya majelis dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi terdakwa.

"Karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan terdakwa. Terdakwa mengakui kesalahannya dan juga terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya," ungkap Beri.

Dia melanjutkan, nota pembelaan yang dikemukakannya tersebut sudah berdasarkan fakta-fakta persidangan.

Hal itu juga diperjelas dengan fakta tindakan terdakwa bukanlah didasari perencanaan melainkan spontanitas karena ada kesempatan dan kewenangan untuk melakukan tindakan terkait.

"Pembelaan kami jelas dengan fakta yang terjadi. Itu berdasarkan fakta persidangan dan kedudukan terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut," ucapnya.

Pihaknya juga merasa tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terlalu berlebihan dalam menuntut terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan kliennya.

Halaman
12
Penulis: Ramandha
Editor: Dedy Qurniawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved