Kemendagri Keliling 34 Provinsi Sampaikan Program Penggunaan Anggaran Desa

BANGKAPOS.COM, BANGKA --Untuk meningkatkan penggunaan dana Desa, Kemendagri akan melakukan komunikasi terhadap seluruh Kepala Desa yang ada di 34 Provinsi di Indonesia.

Dengan tujuan untuk memperhatikan kepala Desa yang baru saja selesai melakukan Pemilihan Kepala Desa.

"Mulai hari ini hingga 25 Februari nanti Kemendagri akan turun ke 34 Provinsi untuk mengkomunikasikan program, yang ingin disampai ke tingkat Desa seluruh Indonesia,"jelas Dirjen Dukcapil Kemendagri, Prof Zudan Arif, kepada bangkapos.com, Selasa (18/2/2020). Di kantor Gubernur Babel.

Ia menambahkan, tujuan dilaksanakan itu memastikan program di Desa berjalan dengan benar setelah adanya Pilkades.

"Untuk memastikan semua program di Desa berjalan dengan benar, setelah ada Pilkades kita membantu memberikan pemahaman yang utuh secara langsung turun ke Provinsi agar sampai terkirim dengan baik hingga ke tingkat Desa,"lanjutnya.

Selain itu, termasuk memberikan perhatian terhadap Kepala Desa dalam memberikan pemahaman yang utuh kepada daerah.

"Termasuk memberikan perhatian kepala Desa seteleh Pilkades untuk kita membantu memberikan pemahaman kepada daerah secara lansung agar dicanangkan dan terkirim dengan baik sampai ke tingkat desa, karen dana desa sudah sangat besar,"ungkapnya.

Sementara, Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah, mengatakan, dengan adanya Kemendagri, memberikan daya dorong, dalam hal penggunaan anggaran Desa.

"Dengan hadirnya mereka memberikan daya dorong, saya sudah menyampaikan enam Kabupaten dua diantaranya, mendapatkan penilaian sangat baik sekali, oleh karena itu, secepat dilakukan dua tahap, dalam penyaluranya 60 sampai 40 saja, selesai,"katanya.

Ia menambahkan perbaiki akhirnya apa yang diinginkan dan dianggarkan dalam penyelenggaraan negara membangun Indonesia dari pinggiran tentu sesuai harapan. 

Dampak Virus Corona

irjen Dukcapil Kemendagri, Prof Zudan Arif menekankan dalam penyaluran dana Desa diharapkan bisa digunakan untuk sektor ekonomi yang produktif. Selain itu dengan merebaknya virus corona berdampak dalam percepatan penyaluran anggaran Desa saat ini.

Hal tersebut, ia sampaikan usai menghadiri sosialisasi percepatan penyaluran dan pengelolaan dana Desa tahun anggaran 2020 serta launching NIPD dan Siswakeudes Provinsi Babel, pada Selasa (18/2/2020), di ruang Pasir Padi, kantor Gubernur Babel.

"Salah satu faktor yang mendorong penyaluran kita lebih cepat karena ada wabah corona karena sangat berpengaruh, seperti pariwisata yang turun drastis. Sehingga wisata tingkat lokal harus dihidupkan produksi lokal harus ditingkatkan karena bahan dari luar sulit masuk,"ungkap Zudan Arif kepada bangkapos.com, Selasa (18/2/2020).

Ia menjelaskan, bahwa dari Desa lah banyak berasal barang-barang pokok perkebunan dan pertanian.

"Sebenarnya bergerak dari Desa pertanian, perkebunan suplai makanan banyak dari Desa, kalau di distribusikan yang tidak berjalan sehingga kita lakukan percepatan perekonomian tumbuh dengan baik. Penyebaran virus corona di Wuhan China berdampak besar terhadap pertumbuhan perekonomian, sehingga anggaran dari APBN, APBD dan APBDes bisa membantu,"ungkapnya.

Ia mengatakan total anggaran Desa ditranfer ke seluruh Desa yakni, Rp 72 Triliun, diharapkan mampu menggerakan perekonomian dari Desa.

"Kita ingin memberikan pemahaman agar program dicanangkan sampai karena tahun dana Desa yang disalurkan Desa meningkat Rp 72 triliun, naik dari tahun kemarin Rp 70 triliun, ini harus menjadi sesuatu,"ungkapnya.

Sementara untuk alokasi anggaran Desa 2020, sebanyak Rp 321,73 Milyar naik menjadi 3,84 dari tahun sebelumnya.

Terpisah, Wakil Gubernur Bangka Belitung, Abdul Fatah mengatakan dengan percepatan penyaluran anggaran desa diharapkan dilaksanakan fungsi dan pengawasan dalam memberikan manfaat kepada masyarakat.

"Diharapkan bisa memberikan manfaat nilai tambah kemudian dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengawasan dan pelaksanan sebagimana dalam memberikan manfaat kepada masyarakat,"ujarnya.

Fatah menambahkan, persoalan lainya, saat ini persoalan batas adminitrasi Desa yang masih menjadi persoalan sehingga harus segera di selesaikan oleh pimpinan daerah.

"Kami ingatkan kepada Bupati bahwa persoalan mana kala ingin menyusun kebijakan dan analisis belum jelas masalah batas adminitrasi Desa masing masing dan penyelesaikan secepatnya diselesaikan sehingga tidak ada benturan sesama di lapangan,"tukasnya

(Bangkapos.com/Riki Pratama)