Berita Sungailiat

Nelayan Wajib Lengkapi Dokumen Ini, Berikut Penjelasan HNSI Bangka

Kondisi Laut Bangka belum stabil. Angin dan gelombang masih tak bersahabat. Nelayan diimbau berhati-hati.

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Kondisi Laut Bangka belum stabil. Angin dan gelombang masih tak bersahabat. Nelayan diimbau berhati-hati.

Nelayan juga diharuskan melengkapi dokumen, khususnya surat ijin berlayar. Berikut kegunaan dokumen yang dimaksud menurut Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bangka, Ridwan saat dikonfirmasi Bangka Pos, Selasa (18/2/2020).

"Sebagai tindak-lanjut dari Undang-Undang (UU) RI, Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan Pasal 42, dijelaskan bahwa setiap kapal yang akan berlayar dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB)," kata Ridwan.

SPB tersebut dikeluarkan syahbandar. Namun sebelumnya nelayan harus terlebih dahulu memperoleh Surat Laik Operasi (SLO) yang dikeluarkan oleh pengawas perikanan yang diangkat oleh Menteri sesuai Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2006.

"Maka dengan ini kami berikan imbauan kepada seluruh nelayan di Kabupaten Bangka untuk melengkapi administrasi dalam melakukan penangkapan ikan. Kelengkapan administrasi dan surat persetujuan berlayar atau kelengkapan administrasi lainnya sangat penting," jelas Ridwan.

Ilustrasi kapal nelayan
Ilustrasi kapal nelayan (Bangkapos.com/Ira Kurniati)

Apalagi saat cuaca buruk seperti ini, surat maupun kelengkapan yang dimaksud diperlukan untuk mengantispasi hal-hal yang tak diinginkan.

"Polair serta kita HNSI mudah melakukan pemantauan dimana nelayan melakukan penangkapan ikan dan mudah melakukan pendektesian pada saat terjadi sesuatu hal di lautan," kata Ridwan.

Imbauan dan aturan tersebut menurutnya dibuat demi kepentingan bersama, baik untuk nelayan maupun bagi pemerintah.

"Maka jangan salahkan jika polair melakukan pengecekan kapal nelayan yang tidak lengkap administrasinya. Karena sebelumnya sudah dilakukan imbauan selama tiga bulan, peringatan pun sudah diberikan," tegas Ridwan.

Menurutnya, yang paling penting, kerjasama nelayan dengan pihak terkait berguna bagi keselamatan nelayan itu sendiri.

"Kalau terjadi sesuatu (kecelakaan laut -red) maka akan memudahkan bagi DKP memberikan bantuan. Itu kalau administrasi kelengkapan kapal sudah memadai. Semua itu agar nelayan merasa nyaman dan damai dalam penangkapan ikan di lautan serta mendapatkan pengawasan dan pengamanan dari Polair, yang selama ini melakukan pengawasan ilegal fishing, yang dulunya sering terjadi," tegas Ridwan. (Bangkapos.com/Fery Laskari)

Penulis: ferylaskari
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved