Kasus Korupsi Beasiswa

Penasehatan Hukum Terdakwa Korupsi Beasiswa Ajukan Pledoi Karena Alasan Ini

Beri mengatakan perbedaan pendapat atau argumen inilah yang menjadikan alasan pihaknya mengajukan pledoi atau pembelaan pada sidang

Penasehatan Hukum Terdakwa Korupsi Beasiswa Ajukan Pledoi Karena Alasan Ini
Bangkapos.com/Ramandha 
Penasihat Hukum Terdakwa Rosmawaty, Beri Saputra¬† 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Penasehat Hukum terdakwa kasus tindak pidang korupsi (Tipikor) Beasiswa Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka, Beri Saputra berbeda pendapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum.

Kepada bangkapos.com, Selasa (18/2/2020) Beri mengatakan perbedaan pendapat atau argumen inilah yang menjadikan alasan pihaknya mengajukan pledoi atau pembelaan pada sidang.

Sidang tersebut digelar Senin (17/2/2020) di Pengadilan Tipikor Pangkalpinang dipimpin oleh Majelis Hakim, Rendra Yozar Dharma Putra.

Dalam sidang itu, hadir Jaksa Penuntut Umum, Kasi Pidsus, Aditya Sulaiman.

Lanjut Beri, dalam pledoi terdakwa, dituliskan bahwa dalam perkara ini, unsur menguntungkan adalah suatu tindakan yang saling berkaitan dengan tujuan mendapatkan suatu yang dapat dinikmati. Baik jumlah, maupun keadaan dari suatu perbuatan.

Hal itu, baik keuntungan untuk diri sendiri ataupun keuntungan bagi orang lain atau koperasi.

Berdasarkan fakta persidangan, dikatakannya, terdakwa sudah beberapa kali melakukan pencairan atas perintah Damayanti yang seharusnya mengemban tugas pencairan itu.

"Itu kan alasannya, Saksi Damayanti sedang sakit dan berdasarkan keterangan Damayanti hal tersebut diketahui dan seizin Saksi Riky," jelasnya, Selasa (18/2/2020) sore.

"Terus sebelum pergi Terdakwa Rosmawaty meminta izin kepada Riky untuk pergi ke Bank dan lalu uang pencairan tersebut disimpan oleh Rosmawaty di rekening pribadi miliknya.

Sementara itu, uang senilai Rp 639.430.000,- yang dipegang olehnya kemudian oleh Rosmawaty mentransfer uang tersebut ke rekening masing-masing mahasiswa sebesar Rp. 5.000.000,- pada tanggal 20 Februari 2017 untuk biaya Ujian Asisten Survayor.

"Lalu mentrasfer ke Saksi Riky Ramdhani sebesar Rp 144.465.000,- pada tanggal 22 Februari, transfer ke STPN Yogyakarta, sebesar Rp 95.645.000,-, untuk biaya pendidikan tahun ke dua dan kekurangan biaya pendidikan Tahun ke dua dan menyerahkan secara Tunai ke Riky Ramdhani sebesar Rp. 45.000.000,-," ucapnya.

Di dalam fakta persidangan sebelumnya, terdakwa juga sempat menyebutkan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka saat itu, Padli, dengan sukarela menutupi kekurangan jumlah pencairan sebesar Rp 10.000.000,- dan kemudian memberikan secara tunai ke saksi Damayanti sebesar Rp. 55.000.000,-. Sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Rosmawaty sehingga menambah kekayaan terdakwa.

Dari unsur tersebut, dikatakannya, bukan tidak mungkin peran kliennya yang ditugaskan melakukan pencairan sudah sangat jauh dari wewenangnya, yang akhirnya terdapat cela bagi Rosmawaty untuk melakukan tindak pidana demi keuntungannya sendiri.

"Dalam pledoi kemarin, kita tidak ingin memberatkan siapapun. Tapi itu sudah berdasarkan fakta persidangan. Kita ingin keadilan yang seadil-adilnya dalam perkara ini," tegasnya. (Bangkapos.com/Ramandha)

Penulis: Ramandha
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved