Berita Pangkalpinang

Penyebab Perusahaan Smelter di Bangka Belitung yang Terpaksa Tutup

Sudah menginjak satu tahun lebih puluhan perusahaan industri peleburan timah swasta (smelter) di Bangka Belitung terpakasa tutup.

Penyebab Perusahaan Smelter di Bangka Belitung yang Terpaksa Tutup
Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah
Keadaan Smelter swasta di Babel setelah sati tahun lebih tutup atau todak beroperasi 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Sudah menginjak satu tahun lebih puluhan perusahaan industri peleburan timah swasta (smelter) di Bangka Belitung terpakasa tutup.

Ribuan karyawan kehilangan pekerjaan mereka, Oktober 2018 lalu mereka terpakasa berhenti beroperasi.

Terhentinya ekspor perusahaan swasta tersebut dikarenakan persyaratan Competent Person Indonesia (CPI), peraturan tersebut berdasarkan keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Rudi Syahwani di antara direktur industri peleburan timah swasta (smelter) di Bangka Belitung yang saat ini terpakasa tutup mengatakan, tutupnya perusahaan mereka saat ini dikarenakan adanya regulasi.

"Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan menteri tersebut, disebutkan bahwa kita perusahaan harus memiliki Competent Person Indonesia (CPI) dan yang hanya memiliki CPI di Babel ini PT Timah. Jadi kami yang belum memiliki terpakasa berhenti ," ungkap Rudi kepada Bangkapos.com, Senin (17/02/2020)

Dia mengatakan, awalnya tutup tidak semata karena peraturan mentri itu saja, namun ada pula surat edaran bersama dari Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX).

"Jadi seluruh Timah di Indonesia diperdagangkan satu pintu melalui ICDX pada saat itu, jadi ICDX mengeluarkan peraturan bersama yang isinya menolak hasil verifikasi dari surveyor Indonesia, yang tugasnya memastikan timah yang dihasilkan dari pertambangan yang benar, dan itu berdasarakan IUP perusahaan yang bersangkutan," jelasnya

Sementara seluruh perusahaan smelter swasta di Babel yang hingga saat ini mati semuanya menggunakan jasa surveyor Indonesia untuk memverifikasi, dengan tidak bisa terverifikasi tersebut otomatis tidak bisa pula melanjutkan kegiatan pertambangan ataupun ekspor.

"Ada dua surveyor di Babel ini, satu surveyor Indonesia dan kedua Sucofindo yang sama-sama BUMN dan itu hanya dipakai Timah, artinya surveyor Indonesia sudah tidak diterima lagi kita mesti beralih ke Sucofindo yang perpindahan itu membutuhkan proses yang panjang. Saat itu barang kita sudah menjadi balok bukan lagi pasir dan sucofindo tidak mau memverifkasi bahwa barang tersebut dari mereka sebab terakhir masih menggunakan surveyor, dan jumlah barangnya itu tidak sedikit ada satu kontainer kalau punya saya," paparnya

Dalam perjalannya sedang mengurus peralihan jasa verifikasi dari suveyor Indonesia ke Sucofindo terbitlah peraturan menteri setiap perusahaan yang harus memiliki Competent Person Indonesia (CPI).

"Akhirnya menambah panjang permasalahan yang awal saja belum selesai ditambah lagi peraturan baru tersebut dan sampai sekarang lah itu tidak bisa terselesaikaj permasalahnya, pembuatan Competent Person Indonesia (CPI) itu bukan lah hal yang mudah," tuturnya

Setelah peraturan tersebut dikeluarkan, puluhan perusahaan smelter di Babel terpakasa berhenti seban tidak memenuhi persyaratan tersebut.

"Jumlah IUP di Babel jumlahnya ratusan, satu orang competent person untuk melakukan eksplorasi terhadap IUP itu butuh paling cepat dua bulan kalo IUP nya ratusan kapan kita kerja, pastinya melalui proses yang panjanh dan itu tidak gampang sekali," ujarnya

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)

Penulis: Andini Dwi Hasanah
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved