Breaking News:

Anggap Bisa Kurangi Kemiskinan, Ini Pernyataan Lengkap Menko PMK Soal Orang Kaya Nikahi Orang Miskin

Anggap Bisa Kurangi MAsalah Kemiskinan, Ini Pernyataan Lengkap Menko PMK Soal Orang Kaya Nikahi Orang Miskin

Editor: M Zulkodri
Dok/Bangkapos
Muhadjir Effendy. 

Anggap Bisa Kurangi Kemiskinan, Ini Pernyataan Lengkap Menko PMK Soal Orang Kaya Nikahi Orang Miskin

BANGKAPOS.COM - Jadi Sorotan Publik, Berikut Pernyataan Lengkap Menko PMK Soal Fatwa Orang Kaya Nikahi Orang Miskin.

Setelah pernyataannya soal sekolah pra-nikah, Menko PMK Muhadjir Effendy kini kembali jadi sorotan publik.

Ia memberikan saran pada Menteri Agama untuk mengeluarkan fatwa soal pernikahan tingkat ekonomi.

//

Menurutnya, orang kaya seharusnya menikahi orang miskin, begitu pula sebaliknya.

Ia beranggapan hal itu bisa mengurangi masalah kemiskinan di Indonesia.

Berikut pernyataan lengkapnya!

Menko PMK Muhadjir Effendy Usai Rapat Bersama Bupati Bogor dan Bupati Lebak di Kantor Kemenko PMK, Selasa (21/1/2020)
Menko PMK Muhadjir Effendy Usai Rapat Bersama Bupati Bogor dan Bupati Lebak di Kantor Kemenko PMK, Selasa (21/1/2020) (KOMPAS.com/SANIA MASHABI)

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memberi saran  menerbitkan regulasi soal pernikahan yang memberikan dampak pada status sosial keluarga baru.

Saran tersebut ia berikan pada Menteri Agama Fachrul Razi.

//
// <\/scr"+"ipt>"); // ]]>

Menurutnya, orang miskin harus mencari jodoh orang kaya, begitu pula sebaliknya.

"Yang miskin wajib cari yang kaya, yang kaya cari yang miskin. Jadi kalau ada ajaran agama mencari jodoh," kata Menko Muhadjir di JIEXPO Kemayoran Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2020) seperti yang dikutip dari Tribunnews.com.

Ia berharap, saran tersebut bisa menghindarkan masyarakat dari salah tafsir orang-orang tentang pernikahan yang harus setara latar belakangnya.

 

Menurutnya, jika penafsiran seperti itu diterapkan, maka yang miskin akan menikahi pasangannya yang miskin, begitu juga sebaliknya.

"Rumah tangga Indonesia 57.116.000 dan yang miskin 9,4 persen, itu sekitar 5 juta."

"Miskin itu situ sumber penyakit seperti tadi stunting," lanjutnya.

Karena itulah, Kemenko PMK, dikatakan Muhadjir, bersama jajaran kementerian terkait ingin menyelamatkan generasi muda yang hendak menikah atau berkeluarga.

Salah satu bentuknya yakni soal program pranikah.

"Jadi program pranikah yang sekarang kita desain tujuannya untuk kita lacak, kan di Indonesia ini ada 2,5 juta perkawinan per tahun, yang 1,9 juta itu melalui Pak Menteri Agama."

"Sisanya melalui catatan sipil, dan itu bisa dipastikan 10 persen adalah calon keluarga miskin, itulah yang menjadi perhatian kita," kata Muhadjir.

Hal ini dilakukan agar tidak menambah daftar keluarga miskin di Indonesia.

"Kita dianjurkan supaya menyelamatkan yang utama itu ya keluarga."

"Selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari neraka."

"Nah, neraka itu bukan hanya neraka saat mati."

"Neraka dunia juga, salah satunya ya sakit dan miskin."

"Itu neraka dunia, jadi jangan bilang rugi di dunia enggak apa-apa, yang penting jangan rugi akhirat, itu sama-sama celakanya," pungkas Muhadjir. (TribunNewsmaker/ *)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Menko Muhadjir Usulkan Menag Fachrul Terbitkan Regulasi 'Si Kaya' Menikah dengan 'Si Miskin'.

Klarifikasi Menko PMK

Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) menyebutkan, dirinya tak memiliki rencana dan hanya intermezo soal usulan pernikahan antara miskin dan kaya.

"Itu kan intermezo, selingan dari ceramah saya. Tak ada rencana (buat aturan), saya," kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2020).

Menurut Muhadjir, dirinya hanya memberi saran kepada Menteri Agama Fachrul Razi untuk menerbitkan fatwa tentang pernikahan antartingkat ekonomi.

Sebab fatwa itu sendiri, kata dia, memiliki arti saran atau menganjurkan.

"Jadi jangan dipahami, terus (jadi) wajib segala gitu," kata dia.

 

Namun, ia pun mempersilakan usulan itu dianjurkan jika dianggap cocok oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sifatnya pun hanya anjuran dan bukan kewajiban.

"Itu kan selingan, memberikan contoh. Kita kan punya problem keluarga miskin, untuk memotong mata rantai kemiskinan," kata Muhadjir.

"Karena ada kecenderungan, keluarga miskin akan cari menantu sesama mereka. Ada bagusnya kalau ada anjuran. Fatwa itu artinya anjuran, kalau yang kaya jangan cari menantu yang kaya juga," terang dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Fatwa Pernikahan Orang Miskin dan Kaya, Ini Penjelasan Menko PMK".

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy (Kompas.com/ Deti Mega Purnamasari)

Jauh sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, pasangan yang belum lulus mengikuti pembekalan pranikah tidak boleh menikah.

Mulanya, Muhadjir menjelaskan rencana kementeriannya memperkuat peran kementerian terkait membantu Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melakukan pembinaan pranikah.

Ia tak ingin KUA sekadar memberikan pembinaan pranikah dalam bentuk ceramah keagamaan.

Muhadjir menginginkan KUA bersama kementerian terkait juga memberikan pembinaan pranikah secara menyeluruh, mulai dari aspek keagamaan hingga gizi anak.

"Kita ingin revitalisasi. Selama ini kan hanya KUA dan menurut saya belum mantap. Karena itu dengan melibatkan kementerian yang terkait misalnya untuk bidang kesehatan reproduksi," ujar Muhadjir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/11/2019).

"Dan kemudian pencegahan terhadap berbagai macam penyakit, terutama yang berkaitan dengan janin, anak-anak usia dini dan seterusnya itu bisa diantisipasi oleh kementerian kesehatan," kata dia.

Saat ditanya apakah pasangan yang belum lulus dalam proses pembekalan tersebut belum pula boleh menikah, Muhadjir membenarkan.

"Ya sebelum lulus mengikuti pembekalan enggak boleh nikah," ucap dia.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) bakal mencanangkan program sertifikasi perkawinan.

Program itu diperuntukkan bagi pasangan yang hendak menikah. Mereka nantinya diwajibkan untuk mengikuti kelas atau bimbingan pranikah, supaya mendapat sertifikat yang selanjutnya dijadikan syarat perkawinan.

"Jadi sebetulnya setiap siapapun yang memasuki perkawinan mestinya mendapatkan semacam upgrading tentang bagaimana menjadi pasangan berkeluarga," kata Menko PMK Muhadjir saat ditemui di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

Muhadjir mengatakan, sertifikasi ini penting menjadi bekal pasangan yang hendak menikah.

Sebab, melalui kelas bimbingan sertifikasi, calon suami istri akan dibekali pengetahuan seputar kesehatan alat reproduksi, penyakit-penyakit yang berbahaya yang mungkin terjadi pada pasangan suami istri dan anak, hingga masalah stunting.

"Untuk memastikan bahwa dia memang sudah cukup menguasai bidang-bidang pengetahuan yang harus dimiliki itu harus diberikan sertifikat," ujar Muhadjir.

Ia menyebut, program sertifikasi perkawinan ini baru akan dimulai tahun 2020. Lamanya kelas bimbingan untuk setiap calon suami istri hingga akhirnya mendapat sertifikat yaitu tiga bulan.

Nantinya, Kemenko PMK juga akan menggandeng Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan program ini.

Kementerian Kesehatan akan menjadi pihak yang memberi informasi soal kesehatan dan penyakit seputar orang tua dan keluarga, sedangkan Kementerian Agama berkaitan dengan urusan pernikahan.

“Nanti akan saya bicarakan dengan menteri agama dan menteri kesehatan. Karena titik awalnya harus dari situ. Karena kalau sudah cacat lahir, cacat dalam kandungan, nanti untuk intervensi berikutnya itu tidak bisa melahirkan generasi anak yang betul-betul normal,” kata dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah"

Sumber: TribunNewsmaker
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved