Berita Pangkalpinang

Puluhan Nelayan Kota Kapur Datangi Kantor Gubernur, Mengeluh Tak Pernah Dapat Bantuan

Puluhan masyarakat Kota Kapur, Kabupaten Bangka mendatangi Kantor Gubernur Babel, untuk beraudiensi dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan

Puluhan Nelayan Kota Kapur Datangi Kantor Gubernur, Mengeluh Tak Pernah Dapat Bantuan
Bangkapos.com/Riki Pratama
Puluhan masyarakat Kota Kapur, Kabupaten Bangka mendatangi kantor Gubernur Babel, untuk beraudiensi dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Babel, pada Jumat (21/2/2020) di ruang Tanjung Pendam 

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Puluhan masyarakat Kota Kapur, Kabupaten Bangka mendatangi Kantor Gubernur Babel, untuk beraudiensi dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Bangka Belitung, pada Jumat (21/2/2020) di ruang Tanjung Pendam.

Pada kesempatan itu, Ketua Kelompok Nelayan Jaya Kota Kapur, Japri menyampaikanbeberapa keluhan nelayan Kota Kapur, terkait belum pernah menerima bantuan dari pemerintah.

"Kami membawa 46 nelayan, tidak ada kata lain nelayan selalu mengeluh, perahu rusak, mesin tidak layak lagi ke laut. Kami sampaikan dan sebutkan fakta buka tidak mengada-ngada, terkait keluhan, kondisi kapal nelayan yang banyak rusak, selain itu, bagaimana sulitnya nelayan, untuk melaut harus berutang membeli solar dan memperbaiki mesin kapalnya," ungkap Japri dalam pertemuan itu, Jumat (21/2/2020).

Japri menambahkan kedatangan mereka, diharapkan bisa menjadi perhatian Gubernur Babel, untuk bisa membantu para nelayan tersebut.

"Kami ingin meminta bantuan terhadap keluhan nelayan ini, agar nelayan yang kesulitan bisa mendapatkan bantuan," tegas Japri.

Kades Kota Kapur, Makmun mengaku banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah tetapi tidak tepat dengan sasaran, sehingga nelayan yang mendapatkan tidak secara merata.

"Setiap nelayan yang ingin melaut selalu ditampal perahunya, kami prihatin dengan kondisi nelayan ini, bidang nelayan ini belum tersentuh. Pernah mendapatkan dukungan, namun info dari nelayan, yang menerima bukan nelayan asli, nelayan yang seminggu sekali melaut," jelas Kades Kota Kapur Makmun

Kades menambahkan untuk bantuan dari anggaran desa, bisa saja dibantu namun tidak bisa semuanya bisa diakomodir.

"Kalau semua tidak terakomodir lagi, karena terlalu besar anggarannya, sehingga,diharapkan perhatian terhadap kondisi nelayan Kota Kapur," harapnya.

Pemerhati Kebijakan Publik atau Ketua Lembaga Partisipasi Pengawas dan Pemerhati Pelayanan Publik Bangka Belitung (LP5 Babel), Jumli Jamaluddin, yang ikut dalam kegiatan itu menyampaikan beberapa hal terkait hal tersebut.

Ia menjembatani masyarakat Kota Kapur dengan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung untuk melakukan pertemuan.

"Mereka menyampaikan curhat keluhan hampir tujuh tahun belum mendapat bantuan pemerintah, tergabung nelayan dalam kelompok nelayan Jaya Kota Kapur ada 55 orang, mereka menyampaikan beberapa hal, minta solusi, kami memfasilitasi mereka bertemu dengan Pemprov Babel," kata Jumli.

Jumli menyampaikan, terkait belum pernah diterimanya bantuan dari dinas kabupaten, melihat kondisi disana tidak mendukung belum terbantukan.

"Mereka nelayan murni 55 orang, tidak ada pekerjaan sampingan sebagai nelayan. Keluhkan mereka, bingung mendaptkan bantuan perahu sudah tidak sangat memungkinkan turun ke laut. setiap kali melaut menampal perahunya terlebih dahulu, mesin kapal banyak rusak, dan alat tangkap sudah sangat memprihatinkan. Oleh karena itu se kiranya dicarikan solusi untuk nelayan ini,"ungkapnya. (Bangkapos.com/Riki Pratama)

Penulis: Riki Pratama
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved