Berita Pangkalpinang

Satgas Waspada Investasi Hentikan 2.018 Entitas Fintech P2P Tanpa Izin OJK.

Ketua Satgas Waspada Investasi, Dr Tongam L Tobing mengatakan ada 2.018 entitas fintech peer to peer (P2P) lending tanpa izin

Satgas Waspada Investasi Hentikan 2.018 Entitas Fintech P2P Tanpa Izin OJK.
Bangkapos.com/Cici Nasya Nita
Ketua Satgas Waspada Investasi, Dr Tongam L Tobing saat media gathering di Ballroom Suite Yogyakarta Malioboro, Jumat(21/2/2020) 

BANGKAPOS.COM, YOGYAKARTA -- Ketua Satgas Waspada Investasi, Dr Tongam L Tobing mengatakan ada 2.018 entitas fintech peer to peer (P2P) lending tanpa izin OJK sepanjang 2018 hingga Januari 2020 yang sudah dihentikan dan diumumkan melalui siaran pers oleh Satgas Waspada Inventasi.

Data dari kementrian Komunikasi dan Informasi RI bahwa lokasi server peer to peer lending ini berada di Hongkong (1 persen), Malaysia (2 persen), China (6 persen), China (6 persen), Singapore (8 persen), US (14 persen), Indonesia (22 persen), Unknown (44 persen) dan lain-lain (3 persen).

Ia memberikan saran kepada masyarakat yang ingin meminjam atau berinvestasi agar kenali terlebih dulu 2 L yakni Legal dan Logis.

"Untuk kelegalan fintech bisa cek di website OJK, kemudian pinjaman tidak rasional jangan diikuti, pinjaman online ilegal harus diwaspadai, pinjaman sesuai kebutuhan supaya bisa mendorong perekonomian peminjam dan yang penting pahami resiko dan kewajiban atau denda peminjam," ujar Tongam dalam pemaparannya saat media gathering di Ballroom Suite Yogyakarta Malioboro, Jumat (21/2/2020).

Dalam pemaparannya, ia juga menjelaskan mengenai kerugian akibat kegiatan investasi bodong cukup besar dari 2009-2019 diperkirakan kurang lebih Rp 92 triliun.

Kerugian masyarakat ini tak dapat dicover oleh aset yang disita dalam rangka pengembalian dana masyarakat.

"Penyebab utama investasi ilegal yakni masyarakat mudah tergiur bunga tinggi. Masyarakat belum paham investasi dan pelaku menggunakan tokoh agama, masyarakat dan selebriti,"jelasnya.

Serta dampak yang ditimbulkan karena hal ini menimbulkan ketidakpercayaan dan image negatif terhadap produk ekonomi, menimbulkan potensi instabilitas (korban yang cukup besar) dan menganggu proses pembangunan.

"Ada beberapa upaya yang dilakukan kami dalam menindak Fintech P2P ilegal ini,"kata Tongam.

Upaya yang dilakukan OJK dan Satgas Waspada Investasi meliputi dihentikan, blokir, umumkan kepada masyarakat, laporan informasi kepada Polri, serta tindaklanjut penanganan dengan Cyber Patroli, dan bekerjasama dengan penegak hukum.

(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)

Penulis: Cici Nasya Nita
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved