Berita Pangkalpinang

28 Februari Raperda RZWP3K Diparipurnakan DPRD Bangka Belitung

Pada 28 Februari 2020 nanti, anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung bersama Pemerintah Provinsi Babel menjadwalkan pelaksanakan rapat Paripurna

Bangkapos.com/Riki Pratama
Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung Amri Cahyadi 

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Pada 28 Februari 2020 nanti, anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung bersama Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menjadwalkan pelaksanakan rapat paripurna persetujuan Rancangan Perda (Raperda) Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Sebelum melaksanakan paripurna, para anggota DPRD Babel terlebih dahulu akan melaksanakan persetujuan masing-masing fraksi yang ada di DPRD, sebelum akhirnya melaksanakan persetujuan raperda tersebut.

Tentunya, penyelesaikan raperda ini telah menempuh jalan panjang dan berliku, aksi kontra dan pro juga telah disampaikan semua pihak dalam menyelesaikan peraturan daerah ini.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Amri Cahyadi, mengatakan, bahwa RZWP3K merupakan raperda yang strategis dan merupakan dasar hukum, dalam pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

"Ini memang sudah ditunggu-tunggu merupakan dasar hukum, namun disisi DPRD tidak bisa langsung begitu saja mengesahkan, tentunya ada ruang dan waktu memberikan sumbang saran pemikiran, agar Raperda betul-betul koperensip dan juga mengakomodir pihak yang kontra dan pro," jelas Amri kepada Bangkapos.com, Minggu (23/2/2020).

Namun, sambung Amri dari sumbang saran fraksi di DPRD, dijadikan cacatan dalam dokumen final raperda RZWP3K yang telah menempuh proses panjang dalam penyelesaiannya.

"Tidak bisa dianulir semuanya, karena tahapan panjang tidak mudah melakukan perubahan dokumen final RZWP3K, hal inilah yang menjadi perdebadan. Untuk itu fraksi-fraksi di DPRD bertemu kembali, bersama tim Pokjanya, untuk memberikan catatan, sumbang pikiran, apakah aspirasi masyarakat yang di sampaikan baik melalui demo ataupun disampaikan secara langsung bisa terakomodir," ungkap Politisi PPP ini.

Ia mengakui, apabila Raperda RZWP3K tersebut telah disahkan tentunya tidak bisa memuaskan semua pihak, namun perlu ada cacatan dalam menanggapi apa saja yang kurang dan apa saja yang masih bisa diperbaiki nantinya.

"Memang perda ini apabila di sahkan tidak bisa memuaskan semuanya ini kan berprinsip berbaik sangka, dilakukan sesuai aturan, inilah hasil terbaik yang kurang-kurang kita tampung dan menjadi bahan catatan dan ada ruang perbaikan," tuturnya.

Setelah selesai di DPRD Babel, Amri menjelaskan perda tersebut, akan melalui proses berikutnya yaitu evaluasi dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri.

Halaman
12
Penulis: Riki Pratama
Editor: nurhayati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved