Berita Pangkalpinang

Penyebab Dominan Kasus Perceraian PNS di Pemprov Bangka Belitung adalah Perselingkuhan

kasus perceraian yang terjadi di lingkungan pegawai Pemprov dikarenakan faktor selingkuh menjadi dominan ketimbang persoalan perekonomian.

Penyebab Dominan Kasus Perceraian PNS di Pemprov Bangka Belitung adalah Perselingkuhan
bangkapos.com / Riki Pratama
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepulauan Bangka Belitung, Sahirman Jumli. 

BANGKAPOS.COM,BANGKA - Kasus perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov Bangka Belitung banyak dipicu karena perselingkuhan, bukan persoalan perekonomian.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh  Kepala Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepulauan Bangka Belitung, Sahirman Jumli.

Dia mengatakan kasus perceraian yang terjadi di lingkungan pegawai Pemprov dikarenakan faktor selingkuh menjadi dominan ketimbang persoalan perekonomian.

"Perselingkuhan menjadi pemicu, karena sudah senang selingkunya, tidak senang lagi dengan yang tua, kalau persoalan kesejahteraan jarang, kalau PNS ini tidak terlalu mewah, tetapi cukup. Sehingga pemicu bercerai dari selingkuh, yang menimbulkan konflik masalah,"jelas Sahirman kepada wartawan, Selasa (25/2/2020).

Ia menjelaskan dalam proses perceraian, pegawai yang bersangkutan harus meminta izin langsung ke atasan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan.

"Maka di sini kami, Kepala BKSDM, kalau ada keluarga mengadu kita upayan untuk damai sumai dan istri, serta pihak keluarga, mencari jalan terbaik jangan sampai bercerai, merasa sudah tidak tahan lagi, ya apa boleh buat. Tetapi harus ada izin dari pimpinan artinya melihat kasusnya dahulu, sudah upayakan damai ternyata tidak bisa damai, mau ngotot untuk bercerai, tidak semata izin kita berikan,"jelasnya.

Ia menjelaskan, pencegahan perceraian harus dilakukan setiap pimpinan OPD dengan melihat konflik dan menasihati soal langkah apa saja yang perlu dilakukan agar pegawai tersebut tidak bercerai.

"Kami tidak ada pembinaan secara khusus, tetapi pada momen pertemuan atau tidak melalui diklat, kita memperkuatnya dengan family gathering, kedua arahan pimpinan kepada stafnya apakah melalui pertemuan secara resmi apel atau kegiatan apapun, ada juga pembinaan secara khusus, pembinaan yang dilakukan OPD,nya"ujarnya.

Namun untuk berapa jumlah pegawai Pemprov yang bercerai tiap tahunya, Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepulauan Bangka Belitung tidak memilikinya.

Ini karenaarena proses dilakukan atas izin masing-masing kepala OPD dan Pengadilan Agama.

Halaman
1234
Penulis: Riki Pratama
Editor: Dedy Qurniawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved