Perda Zonasi Laut Bangka Belitung

Nelayan Tak Setuju Perda RZWP3K, Didit Sebut Bisa Dibawa ke Mendagri Atau ke Mahkamah Agung

Tahapan selanjutkan Raperda tersebut akan diserahkan ke Kemendagri, sebelum akhirnya disahkan dan digunakan oleh Provinsi Babel melalui peraturan Gub

Bangkapos/Riki Pratama
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya melayani masyarakat asal Bangka Selatan yang menolak terkait telah disetujuinya Raperda RZWP3K oleh anggota fraksi-fraksi di DPRD Babel, foto diambil, Jumat (28/2/2020) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA --Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung telah melakukan rapat Paripurna pengambilan keputusan terkait Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) pada, Jumat (28/2/2020).

Dalam pelaksanan rapat tersebut, masih ada saja penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Bangka Selatan dan beberapa mahasiswa yang menunggu Rapat Paripurna.

Mereka sempat bernyanyi dan berteriak dihalaman depan kantor DPRD Provinsi Babel, terkait telah disetujuinya Raperda RZWP3K menjadi Perda oleh para anggota DPRD Babel.

Setelah menyuarakan terkait kekecewaan itu, beberapa orang yang banyak berasal dari Kabupaten Bangka Selatan itu, diajak untuk berdialog dengan Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung Didit Srigusjaya, di dalam runag Ketua DPRD Babel.

Didit dalam kesempatan itu menjelaskan masih ada ruang dan kesempatan apabila masyarakat nelayan tidak menyetujui terkait putusan dari fraksi-fraksi di DPRD.

"Disatu sisi kita harus mengakomodir kepentingan nelayan dan satu sisi kepentingan lainnya yang harus diakomodir. Perda ini bukan antara nelayan dan pertambangan, bukan. Tetapi, menyangkut semua komponen, mereka mengatakan tumbang tindih silakan disampaikan karena masih ada ruang di evaluasi oleh Kemendagri atau dibawa ke Mahkamah Agung,"ungkap Didit Srigusjaya kepada wartawan, Jumat (28/2/2020) ditempat kerjanya.

Politisi PDI Perjuangan ini, menambahkan bahwa dalam perancangan Perda, tidak semua disetujui, tetapi pernah ada Perda yang ditolak Kemendagri karena kajian hukumnya tidak masuk dalam kaidah yang benar.

"Jujur ada perda pernah di tolak Kemendagri karena ada kajian hukum tidak masuk kaidah yang benar, sehingga bila masyarakat nelayan ada yang tidak puas, biar terarah dan adukan pasal mana, yang menjadi kendala sampaikan ke Kemendagri fokus sampaikan baik baik, pasal mana menjadi kendala biar bisa evaluasi,"ungkapnya.

Didit menjelaskan, tahapan selanjutkan Raperda tersebut akan diserahkan ke Kemendagri, sebelum akhirnya disahkan dan digunakan oleh Provinsi Babel melalui peraturan Gubernur.

"Ini harus dapat evaluasi lagi dari Kemendagri baru bisa jalan atau tidak, kita tidak beandai-andai Kemendagri akan evaluais menyeluruh, tentunya dari dewan dan Pokja akan di panggil. Setelah itu melalui lembaran daerah melalui peraturan Gubernur, prosesnya masih panjang, ini pengesahan di DPRD langka selanjutnya pihak Eksekutif, tugas DPRD sudah selesai,"katanya.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak enam fraksi di DPRD Babel menyetujui terkait Raperda RZWP3K di lanjutkan menjadi Perda, sementara hanya satu Fraksi dari Golkar menolak usulan tersebut, karena berkaitan dengan keluhan masyarakat nelayan pesisir yang semuanya belum diakomodir.

Namun karena lebih banyak yang setuju sehingga perda tersebut dilanjutkan untuk tahapan selanjutnya, sebelum menjadi Peraturan Daerah.

(Bangkapos/Riki Pratama)

Penulis: Riki Pratama
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved