Breaking News:

Perda Zonasi Laut Bangka Belitung

Perda RZWP3K Disahkan DPRD Babel, WALHI: Belum Bisa Mengakomodir Kepentingan Rakyat

Permasalah zonasi ini masih terus bermasalah, zona tambang masih tumpang tindih dengan zona tangkap nelayan, jalur migrasi mamalia laut

Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah
Direktur Ekskutif Walhi Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Bangka Belitung, Jessix Amundian 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Direktur Ekskutif Walhi Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Bangka Belitung, Jessix Amundian mengatakan, hasil dari perda RZWP3K masih belum bisa mengakomodir kepentingan rakyat terkhusus nelayan dikalangan bawah.

"Ya kita tahu bahwa hari ini yang menjadi wilayah tangkap nelayan belum dipastikan bebas dari tambang, kita meminta ruang yang menjadi wilayah tangkap nelayan pesisir itunharus bebas dari IUP tambang," ungkap Jessix Amundian kepada Bangkapos.com, Jum'at (28/02/2020)

Menurutnya, permasalah zonasi ini masih terus bermasalah, zona tambang masih tumpang tindih dengan zona tangkap nelayan, jalur migrasi mamalia laut, dan jalur pelayaran.

"Oleh karena itu RZWP3K ini untuk kemudia ada perbaikan-perbaikan, dalam upaya untuk melindungi dan melakukan penyelamatan terhadap wilayah pesisir, dan hari ininkita datang ke paripurna ini untuk memastikan hal tersebut," tuturnya

.Sementara itu, terkait peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memberi saran dan tanggapan terhadap Dokumen Final Rencana Zonasi Wilayah dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), tertanggal 13 Januari 2020 lau dengan 8 poin yang disampaikan Menteri Edhy, terkait draf Raperda RZWP3K yang dibahas pada 5 Desember 2019 lalu.

Beberapa poin di antaranya adalah untuk lokasi yang memiliki ekosistem baik agar perairan diprioritaskan untuk konservasi, pariwisata dan atau perikanan ramah lingkungan dan pemanfaatan kawasan konservasi sesuai undang-undang.

Menurutnya, tanggapan dari kementrian tersebut penting sekali agar pemerintah daerah dapat melindungi wilayah-wilayah yang dijadikan observasi.

"Melindungi wilayah-wilayah yang hari ini dijadikan wilayah potensial tangkap nelayan, dan juga wilayah yang dijadikan untuk pertahanan keamanan," ujarnya

Dia menuturkan, hingga saat ini pihaknya belum mendaptkan dokumen final terkait perubahan-perubahan yang ditetapkan, sebab setelah tanggal 30 januari lalu saat menyampaikan rekomendasi untuk zero tambang laut sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan konfirmasi.

"Kemudian aspirasi dan tuntutan yang dari masyarakat nelayan kebawah belum juga tersampaikan, ya kita yang paling penting itu jalur migrasi mamalia laut, terus zona tangkap nelayan itu harus zero tambang, dan juga jalur pelayaran, nah ini kita lihat sangat berbahaya jika IUP tambang masih digunakan atau dipaksakan diketiga wilayah ini," jelasnya

Menurutnya, pihaknya sangat menyesalkan kalaupun perda RZWP3K Babel harus disahkan pada hari ini, harapan mereka ini harus ditunda terlebih dahulu agar mendapatkan hasil kesepakatan bersama dengan pihak nelayan.

"Ditunda dulu dalam artian memanggil kembali atau melibatkan kembali partisipasi aktif dari masyarakat nelayan," harapnya

(Bangkapos.com/Cr2/Andini Dwi Hasanah)

Caption foto: Direktur Ekskutif Walhi Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Bangka Belitung, Jessix Amundian /Andini Dwi Hasanah

Penulis: Andini Dwi Hasanah
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved