Berita Bangka Barat

Koordinator AJI Pangkalpinang Nilai Manager PLN Rayon Muntok Tak Paham Kerja Jurnalistik

Koordinator Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Biro Pangkalpinang, Barliyanto, sangat menyesalkan pernyataan Manager PLN Rayon Muntok

Koordinator AJI Pangkalpinang Nilai Manager PLN Rayon Muntok Tak Paham Kerja Jurnalistik
bangkapos.com / Ramandha
Manajer PLN rayon Muntok Yanuar (paling kiri) saat menghadiri RDP bersama Komisi III DPRD Babar, Jumat (28/2/2020) 

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Koordinator Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Biro Pangkalpinang, Barliyanto, sangat menyesalkan pernyataan Manager PLN Rayon Muntok, Yanuar, saat menghadiri panggilan Komisi III DPRD Bangka Barat (Babar) ketika menjawab ajakan Anggota Komisi III DPRD Babar, Adi Sucipto Atmo untuk lebih dekat dengan masyarakat serta para pelaku media, khususnya yang ada di Bangka Barat.

Dengan tegas, Yanuar menjawab pernyataan itu dengan hanya ingin menggubris pertanyaan wartawan yang telah lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW), dikarenakan dirinya telah berkoordinasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bangka Belitung (Babel).

Barliyanto berpendapat, pernyataan Manager PLN Rayon Muntok tersebut lantaran tidak memahami dan mengerti kerja jurnalis atau wartawan.

"Ini adalah bentuk ketidakpahaman seseorang dalam memahami duduk perkara dan latar belakang. Ada tiga point yang ingin saya jelaskan," jelas Barliyanto, Sabtu (29/2/2020).

"Pertama, kerja jurnalis atau wartawan diatur oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Dalam undang-undang ini ada sanksi bagi orang yang menghalangi kerja pers," ungkapnya.

Ia melanjutkan, pada pasal 18 ayat 1 berisi, Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500 Juta.

"Jadi, jika jurnalis yang saat itu bertugas sudah menjelaskan bahwa dirinya sedang bekerja untuk menghasilkan produk jurnalistik, maka tak ada yang boleh menghalanginya jika tak ingin kena sanksi undang-undang (uu). Apalagi jika informasinya jelas-jelas berguna bagi publik," ucap Barliyanto.

Kedua, dikatakan Barlyanto, perkara ini tak ada hubungannya dengan sertifikasi kompetensi wartawan. Sertifikasi kompetensi wartawan (SKW) adalah pokok perkara yang berbeda.

Lebih jelas, dia memaparkan tentang apa itu serittikasi kompetensi wartawan (SKW). Aturan tentang sertifikasi wartawan diatur dalam Peraturan Dewan Pers No. 1 tahun 2010, yang diperbarui dengan Peraturan Dewan Pers No. 4 tahun 2017 tentang Sertifikasi Kompetensi Wartawan menyebut ada enam tujuan.

Pertama, meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan. Kedua, menjadi acuan sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan. Ketiga, menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik.

Halaman
12
Penulis: Ramandha
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved