Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Meski Perda RZWP3K Bangka Belitung Telah Disahkan, Fraksi Golkar DPRD Tetap Menolak

Hendra mengatakan, karena berbagai alasan dan menimbang banyak hal, Fraksi Golkar telah mantap menolak Raperda RZWP3K untuk dijadikan Perda.

Bangkapos.com/Hendra
Wakil Ketua DPRD Babel, Hendra Apollo 

BANGKAPOS.COM,BANGKA -Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Bangka Belitung telah disahkan.

Namun, sejumlah anggota DPRD Bangka Belitung tetap menganggap Perda tersebut tidak sepenuhnya mendengarkan banyak aspirasi masyarakat.

Seperti dikatakan Wakil Ketua DPRD Babel, dari Fraksi Golkar, Hendra Apollo misalnya.

Dia menjelaskan banyak aspirasi yang mereka terima, baik dari masyarakat nelayan, penggiat wisata dan lingkungan hidup, yang mengganggap Perda itu tidak sesuai dengan konsep yang diinginkan.

Sehingga fraksi Golkar ingin meneruskan aspirasi itu dengan menolak Perda tersebut.

Hendra mengatakan, karena berbagai alasan dan menimbang banyak hal, Fraksi Golkar telah mantap menolak Raperda RZWP3K untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bangka Belitung.

"Sesuai dengan aspirasi dari nelayan wisata dan lingkungan hidup bahwa masyarakat ini yang dirasakan termarginalkan, tidak sesuai konsep. Dan kami dari Golkar ingin menjalankan amanat rakyat sebagai partai Politik, kemudian alasan lain penolakan, karena tidak sesuai dengan visi misi Gubernur Babel, yang bertentangan dengan semangat RZWP3K yang tidak bicara masalah tambang, dalam Perda RPJMD namun wisata dan potensi kelautan,"jelas Hendra Apollo yang juga adalah Ketua DPD Partai Golkar Babel ini kepada wartawan, Minggu (1/3/2020)

Selain itu, Hendra menjelaskan banyak persoalan lainya terkait Perda RZWP3K Bangka Belitung.

Seperti adanya tarik menarik kepentingan dalam proses menyelesaikan Perda tersebut.

"Dalam pembahasanya banyak tarik-menarik kepentingan, yang awalnya tidak menginginkan tambang, tetapi ketika diperdakan keluar kembali zona tambang itu, dan IUPnya tidak hilang, untuk di Pulau Bangka. Satu lagi, Perda RZWP3K, lahir sebelum adanya Undang-undang Kelautan yang belum disahkan, ibaratnya anak lahir, tetapi ibunya belum hamil,"ungkapnya.

Namun, dengan telah disetujuinya Perda tersebut, Hendra menjelaskan fraksi mereka tetap menghormatinya dan terus akan mengikuti serta pengawasan terkait jalanya Perda tersebut nantinya.

"Di Negara ini menganut sistim Demokrasi, siapa suara terbanyak dia menang, dan kami mengakui apa yang telah terjadi, secara suara kami kalah, tetapi secara ruh kami menang, dan terus akan mengikuti dan pengawasan jalanya Perda tersebut,"tegasnya. (Bangkapos.com/Riki Pratama)

Penulis: Riki Pratama
Editor: Dedy Qurniawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved