Sikap Kapolres Basel Soal Aksi Nelayan Pantai Batu Perahu Blokade Jalan, AKBP Ferdinand: Diskusikan

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Menanggapi adanya pemblokadean jalan menuju Pantai Batu Perahu di Kecamatan Toboali, Kapolres Bangka Selatan memberikan tanggapannya.

Menurut Kapolres Bangka Selatan, AKBP S Ferdinand Suwarji pemblokadean jalan yang dilakukan oleh rekan-rekan nelayan bukanlah tanpa alasan.

Kendati demikian AKBP Ferdinand menyatakan pihaknya akan melakukan tindakan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Bangka Selatan dan DPRD Kabupaten Bangka Selatan sehingga semua pihak mengetahui akar masalahnya.

"Kami juga akan diskusikan kondisi ini dengan teman-teman di Batu Perahu sehingga komunikasi kita semua tetap baik," ujar AKBP Ferdinand ketika dikonfirmasi pada Minggu, (1/3/2020).

Mantan Kapolres Donggala ini juga berharap agar di Pantai Batu Perahu tidak terjadi konflik yang bisa saja mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan khususnya di Kecamatan Toboali.

"Kami sangat percaya teman-teman di Batu Perahu dapat menjaga keamanan serta dapat diajak berkomunikasi dengan baik sekali," tukasnya. 

Kecewa Atas Pengesahan RZWP3K

Nelayan Pantai Batu Perahu Kecamatan Toboali blokade akses jalan menuju pantai Batu Perahu lantaran kecewa dengan pengesahan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K) yang terjadi beberapa waktu lalu di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Perwakilan Nelayan Pantai Batu Perahu, Joni Zuhri ketika dihubungi menyatakan pemblokadean terhadap akses jalan menuju Pantai Batu Perahu sebagai bentuk kekecewaan masyarakat Kabupaten Bangka Selatan khususnya para nelayan.

"Ini adalah bentuk kekecewaan dan protes kami sebagai nelayan atas pengesahan RZWP3K yang tidak membela nelayan," ujar Joni Zuhri pada Minggu, (1/3/2020)

Disahkannya RZWP3K lanjut Joni sangat tidak berpihak kepada nelayan.

Pemblokadean ini lanjut Joni juga sebagai bentuk protes kepada pemerintah dan legeslatif yang ada di Bangka Belitung.

Joni juga menceritakan jika Pemerintah Daerah Bangka Selatan memiliki nawacita yang ingin memajukan kepariwisataan dan kesejahteraan nelayan.

Namun dengan disetujuinya RZWP3K ini dianggap menghancurkan kehidupan dunia pariwisata dan juga bagi nelayan.

"Melalui pengesahan perda tersebut kami juga menilai adanya arogansi kepemimpinan dan kemunafikan dari pejabat-pejabat daerah yang hanya bisa menebar janji," tukasnya.

Perwakilan Nelayan Pantai Batu Perahu Kecamatan Toboali, Joni Zuhri menyatakan dengan disetujuinya RZWP3K, pemerintah secara perlahan menghancurkan kehidupan para nelayan dan pariwisata yang ada di Bangka Belitung.

Di Kabupaten Bangka Selatan, dikatakan Joni Zuhri di beberapa titik perkembangan pariwisata pesisir tidak bisa lepas dari tangan masyarakat dan nelayan yang telah merintis wisata pantai.

Sebut saja Pantai Batu Perahu, Joni Zuhri menyatakan jika perkembangan yang ada di Pantai Batu Perahu adalah hasil bahu-membahunya masyarakat dan nelayan dan secara swadaya membangun keindahan pantai.

"Mulai dari pembangunan jalan yang tadinya hanya bisa dilewati motor sekarang sudah bisa dilewati berbagai macam kendaraan serta fasilitas lain yang dikerjakan secara gotong-royong oleh masyarakat dan nelayan, namun pemerintah sangatlah egois," tutur Joni Zuhri pada Minggu, (1/3/2020).

Untuk itu, penutupan akses menuju Pantai Batu Perahu adalah sebagai permulaan dari kekecewaan nelayan.

"Tunggu saja kedepannya pasti akan terjadi suatu peristiwa yang lebih besar karena masyarakat sangat kecewa," tegas Joni Zuhri. 

(Bangkapos.com/Jhoni Kurniawan)