Berita Bangka Tengah

Gaji Selama Enam Bulan Belum Juga Dibayarkan, Pekerja PT MKM Ngadu ke DPRD Bangka Tengah

Sejumlah karyawan PT MKM yang belum dibayarkan haknya oleh perusahaan berupa gaji selama kurang lebih hampir enam bulan

Bangkapos.com/Muhammad Rizki
Audiensi antara pekerja, DPMPTK Bateng, dan Wakil Ketua I DPRD Bateng, di ruang kerja Wakil Ketua I DPRD Bateng, Senin (2/3/2020). 

Gaji Selama Enam Bulan Belum Juga Dibayarkan, Pekerja PT MKM Ngadu ke DPRD Bangka Tengah

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Sejumlah karyawan PT MKM yang belum dibayarkan haknya oleh perusahaan berupa gaji selama kurang lebih hampir enam bulan, mendatangi ruang kerja Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bangka Tengah (Bateng), Batianus untuk beraudiensi.

Hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTK) Bateng, Rohenda dan Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kabupaten Bateng, Fernandes yang mendampingi para pekerja.

Dalam audiensi tersebut Rohenda menjelaskan kronologis kejadian. Dia mengatakan jika pada tanggal 23 Oktober 2019 pihaknya menerima laporan lisan dari anggota DPRD Bateng bahwa ada 10 orang pekerja MKM yang dirumahkan.

"Setelah kami mendapatkan laporan tersebut, di tanggal 25 Oktober kami langsung ke PT MKM untuk melakukan klarifikasi, dan disana kami mengusulkan untuk melakukan bipartit antara pekerja dan pihak perusahaan," kata  Rohenda, Senin (2/3) kepada awak media.

Menurutnya, pada tanggal 21 November 2019 pihak pekerja melakukan bipartit dengan perusahaan, dan dari kegiatan tersebut menghasilkan perjanjian bersama (PB), dan satu dari isi PB tersebut perusahaan akan membayarkan hak pekerja sebesar Rp 5 juta di tanggal 30 November.

Kemudian perusahaan akan kembali membayarkan hak pekerja empat bulan upah setelah dipotong Rp 5 juta, yakni pada tanggal 20 Desember 2019, dan selanjutnya pihak perusahaan akan membayarkan upah di bulan November-Januari 2020 pada tanggal 31 Januari 2020.Selanjutnya perusahaan akan dipekerjakan kembali pada bulan Maret 2020.

"Dari isi PB tersebut di tanggal 28 Desember perusahaan melakukan pembayaran sisa upah di bulan Agustus, dan pada tanggal 11 Februari 2020 dibayarkan lagi upah kepada tujuh orang security satu bulan upah bulan September dan sisa upah bulan Juli, dan ada satu staff yang bertugas mengisi solar upahnya dibayar sampai bulan Oktober 2019," jelas Rohenda .

Diakuinya, meskipun perusahaan sudah beberapa kali melakukan pembayaran hak karyawan, namun belum sesuai dengan PB, sehingga pihaknya menyarankan pekerja dan perusahaan melakukan bipartit ulang, namun sampai dengan saat ini pihak perusahaan tidak bisa dihubungi. Sehingga jika permintaan bipartit tersebut tidak diindahkan oleh perusahaan, ia meminta untuk dilakukan tripartit dengan melimpahkan kasus ini kepada DPMPTK Bateng.

Pada kesempatan ini Batianus meminta itikad baik dari perusahaan untuk menyelesaikan hak-hak perusahaan, dikarenakan sampai dengan saat ini perusahaan tidak lagi bisa dihubungi.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Rizki
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved