Breaking News:

Berita Pangkalpinang

ASN Mau Cerai Tak Mudah, Harus Dapat Surat Izin Dari Atasannya

Jika perceraiannya dilakukan tanpa mengikuti Peraturan Pemerintah maka akan dikenakan sanksi yang berat

(Bangkapos.com/ Suhardi Wiranata)
Muhamad Syarif, S.Hi, M.A, Hakim di Pengadilan Agama Pangkalpinang, 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Permasalahan perceraian bisa saja terjadi pada siapapun, tak dilihat dari profesinya.

Tapi berbeda dengan aparatur sipil negara (ASN). Jika perceraiannya dilakukan tanpa mengikuti Peraturan Pemerintah maka akan dikenakan sanksi yang berat.

Hakim Pengadilan Agama Kota Pangkalpinang, Muhamad Syarif, S.Hi, M.A menjelasakan sesuai dengan Undang Undang yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perkawinan dan perceraian bagi ASN.

ASN wajib melampirkan surat meminta surat izin gugatan cerai dengan alasan yang mendasar dan lengkap kepada pejabat atau atasannya.

"Ketentuan ini berlaku bagi ASN yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat), diwajibkan memperoleh izin dari pejabat atau atasanya seperti Menteri, Jaksa Agung serta pejabat yang berwenang," ujar Syarif.

Dia juga menjelaskan, bagi ASN yang menerima gugatan perceraian (tergugat) juga wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari pejabat sebelum melakukan perceraian.

"Peraturan ini berlaku bagi seluruh ASN maupun pegawai BUMN," lanjut Syarif.

Berdasarkan peraturan diatas, ia menyebutkan sanksinya sangat keras, jika tidak mematuhi tersebut.

Akan ada sanksi yang mengikat bagi yang bersangkutan, bahkan di beberapa instansi sampai dengan pemecatan.

Minta Cerai

Halaman
12
Penulis:
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved