Berita Bangka Tengah

BKN Nyatakan Pelantikan Oknum ASN Bateng yang Diduga Menyelahi Administrasi Tidak Melanggar Regulasi

Ketua Komisi I Pahlivi Syahrun pada pekan kemarin mengunjungi Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Komisi ASN pusat di Jakarta.

bangkapos.com/Muhammad Rizki
Ketua Komisi I DPRD Bateng, Pahlivi Syahrun 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Terkait kasus dugaan pelanggaran administrasi terhadap pelantikan di antara ASN di Kabupaten Bangka Tengah, Ketua Komisi I Pahlivi Syahrun pada pekan kemarin mengunjungi Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Komisi ASN pusat di Jakarta.

Ia mengatakan jika tidak ada pelanggaran secara regulasi dalam pelantikan ASN yang sudah mengantungi izin belajar dari Pemkab Bateng pada tahun 2017 tersebut, yang menyatakan ASN tersebut tinggal menyelesaikan program desertasinya.

Dikarenakan izin belajar adalah atas biaya sendiri, sehingga menurut ketentuan dari BKN, ASN tersebut diperbolehkan memegang jabatan struktural. Namun yang bersangkutan tidak boleh meninggalkan pekerjaan utamanya sebagai ASN, sehingga tempat belajarnya harus dekat dengan tempat ia bekerja.

"Nah yang jadi masalah kan ASN yang satu ini, kampusnya di IPDN dianya bekerja di Bangka Tengah, jaraknya jauh," ujar Pahlivi, Senin (3/3) kepada Bangkapos.com

Ia juga mengatakan jika selama mengantungi izin belajar ASN yang bersangkutan tidak mendapatkan bantuan APBD dari Pemkab Bateng, atau yang bersangkutan tidak memanfaatkan jabatannya untuk kegiatan izin belajarnya, misalkan untuk tiket dibuatkan SPPD padahal digunakan untuk ke IPDN.

"Bila sampai ada itu temuan, dia harus mengembalikan uang tersebut, artinya tidak boleh menggunakan APBD untuk izin belajarnya," tegasnya

Sehingga ia mengimbau kepada ASN tersebut agar jangan coba-coba yang bersangkutan menggunakan uang APBD, dan pada saat pertemuan tersebut hadir juga perwakilan dari Badan Kepegawaian Pengembangan SDM (BKPSDM) Bateng, sehingga BKN meminta kepada BKPSDM, untuk mengirimkan surat kepada BKN terkait kronologis kasus ini untuk diberikan penilaian, evaluasi, dan rekomendasi kepada BKPSDM Bateng.

Dan Pahlivi juga mengatakan jika Komisi I akan tetap mengawal kasus ini, dan rekomendasi apa yang akan diberikan oleh BKN ke depannya, ia sudah meminta dengan BKN agar diberikan tembusannya kepada Komisi I, dan pihak BKN meyetujui hal tersebut.

Ia juga akan meminta kepada BKPSDM Bateng untuk mempertanyakan apakah surat tersebut sudah dikirim ke BKN pusat atau belum, dikarenakan hal ini merupakan perintah langsung dari pusat. Dan jika sampai surat tersebut sampai hari Jumat atau Senin nanti belum selesai, pihaknya akan kembali memanggil BKPSDM dalam rapat kerja.

Pahlivi juga mengatakan jika pada saat pertemuan tersebut, pihak BKN juga bertanya-tanya mengapa sudah sampai tujuh tahun, ASN tersebut belum juga menyelesaikan program S3nya. Sehingga ia mengimbau kepada Pemkab Bateng untuk mendorong ASN tersebut menyelesaikan perkuliahannya.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Rizki
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved